Trump Janji Percepat Perizinan untuk Investasi di AS
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menjanjikan pemerintahannya akan membantu mempercepat perizinan bagi setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi sedikitnya US$1 miliar di AS.
"Setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi Satu Miliar Dolar atau lebih, di Amerika Serikat, akan menerima persetujuan dan perizinan yang dipercepat sepenuhnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua persetujuan lingkungan. BERSIAPLAH UNTUK BERHASIL!!!" kata Trump dalam sebuah unggahan di jejaring sosial Truth Social miliknya dikutip dari Bloomberg pada Rabu (11/12/2024).
Trump tidak segera memperinci langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintahannya untuk membantu investor mendapatkan izin guna mempercepat proyek dan upaya semacam itu kemungkinan akan menghadapi rintangan di tingkat negara bagian dan lokal.
Adapun, janji Trump tersebut sejalan dengan sumpahnya untuk membantu meningkatkan energi, infrastruktur, dan investasi domestik lainnya dalam masa jabatan keduanya dan mencabut peraturan federal yang menurut Partai Republik telah menghambat pertumbuhan ekonomi.
Presiden terpilih tersebut mencalonkan Gubernur North Dakota, Doug Burgum untuk mengepalai Departemen Dalam Negeri serta Dewan Energi Nasional yang baru dibentuk dan menunjuk Chris Wright, yang menjalankan perusahaan layanan fracking minyak dan gas alam yang berbasis di Colorado, untuk memimpin Departemen Energi.
Burgum adalah kepala negara bagian yang kaya energi dan Wright adalah pendukung vokal pengembangan minyak dan gas, yang menyoroti fokus pemerintahan yang akan datang untuk meningkatkan produksi energi domestik.
Reformasi perizinan merupakan fokus utama bagi industri minyak dan gas. Prospek penundaan hukum dan peraturan selama bertahun-tahun telah menghalangi pembangunan jaringan pipa baru dan telah mengekang pertumbuhan produksi gas alam di wilayah Appalachian.
Masalah yang sama kini menjadi perhatian utama bagi pembangkit listrik dan perusahaan teknologi karena pertumbuhan kapasitas data terkait kecerdasan buatan diperkirakan akan meningkatkan permintaan listrik AS dengan cepat selama beberapa tahun ke depan, yang membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur pembangkitan dan transmisi baru.
Masalah ini telah lama menjadi prioritas bagi Trump, seorang mantan pengembang real estat yang pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden mengeluhkan beberapa proyek infrastruktur paling penting di negara itu terikat dan terhambat oleh proses persetujuan federal yang sangat lambat dan memberatkan.
Proses Panjang
Di sisi lain, ada kekhawatiran yang berkembang di seluruh sektor energi mengenai jangka waktu yang panjang untuk mengizinkan proyek-proyek energi dan infrastruktur utama — termasuk panel surya, pengembangan minyak, dan jaringan listrik.
Keterlambatan dalam menghubungkan proyek-proyek listrik ke jaringan listrik nasional telah mengurangi sebagian manfaat subsidi Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga bebas emisi lainnya, yang memicu kekhawatiran dari para aktivis iklim dan Demokrat di Washington.
Sementara itu, persetujuan lingkungan, termasuk otorisasi berdasarkan Undang-Undang Air Bersih, juga telah menjerat berbagai proyek batu bara, minyak, dan gas.
Para pembuat undang-undang dan presiden — termasuk Trump — telah mencoba untuk mempercepat pemberian izin sebelumnya, dengan keberhasilan yang terbatas. Berdasarkan undang-undang transportasi 2015, AS berupaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur berprioritas tinggi tertentu, termasuk yang difokuskan pada transmisi listrik, jaringan pipa, dan produksi tenaga terbarukan.
Selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, Trump juga mengajukan rencana yang dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu perizinan proyek menjadi hanya dua tahun. Dia mengeluarkan perintah eksekutif yang ditujukan untuk merampingkan perizinan untuk proyek infrastruktur besar yang tunduk pada pengawasan di bawah Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional.
Pemerintahannya akhirnya melonggarkan persyaratan untuk tinjauan lingkungan menyeluruh di bawah undang-undang tersebut. Namun, pengawasan federal masih dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan untuk proyek yang juga harus mendapatkan otorisasi negara bagian dan lokal.
Trump kemungkinan tidak dapat membuat perubahan menyeluruh pada sistem reformasi perizinan federal menggunakan otoritas eksekutif. Hal tersebut karena adanya batasan terkait seberapa banyak presiden dapat mengubah secara administratif.
Hukum AS yang sudah lama berlaku — khususnya Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional tahun 1970 — secara efektif menetapkan dasar untuk beberapa pengawasan pemerintah yang hanya dapat dibatalkan oleh Kongres.
Undang-undang tersebut mengharuskan lembaga federal untuk mencermati konsekuensi dari tindakan federal besar yang memengaruhi lingkungan, kategori yang dapat mencakup jalan raya yang diuntungkan oleh pengeluaran pemerintah serta pengembangan minyak di tanah federal.
Upaya-upaya sebelumnya untuk mengubah perizinan federal, termasuk yang dilakukan selama pemerintahan pertamanya dan inisiatif-inisiatif lain di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, telah gagal tanpa dukungan dari Kongres.
Upaya-upaya Kongres yang mencakup waktu-waktu terbatas untuk lembaga-lembaga federal dan pengambilan keputusan yang dipercepat untuk proyek-proyek minyak dan gas serta jalur-jalur transmisi yang dapat membantu menyalurkan tenaga terbarukan, sejauh ini telah gagal.
Di Capitol Hill, Partai Republik dan Demokrat telah berebut pendekatan terbaik. Meskipun ada konsensus bipartisan bahwa peraturan saat ini menghambat segala macam pengembangan energi, hanya ada sedikit kesepakatan tentang pendekatan untuk merombaknya.
Banyak pendukung lingkungan mengecam perombakan perizinan yang diajukan pada bulan Juli oleh Senator John Barrasso, seorang Republikan, dan Joe Manchin, seorang independen, dengan mengatakan bahwa hal itu memberikan terlalu banyak konsesi kepada industri minyak dan gas.
