Trump: Relokasi Warga Gaza untuk Membentuk Zona Kebebasan
WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina yang tinggal di Gaza dipindahkan ke negara-negara lain.
Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan di Oval Office dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin (7/4/2025).
Trump mengungkapkan bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza akan memberikan kesempatan bagi wilayah tersebut untuk menjadi "zona kebebasan."
Ia menjelaskan bahwa Gaza, meski merupakan kawasan strategis, selama ini identik dengan kekerasan, kematian, dan kekuasaan Hamas.
"Jika Anda memindahkan warga Palestina ke negara-negara lain dan banyak negara bersedia menerimanya, maka Anda akan punya zona kebebasan, zona di mana orang tidak dibunuh setiap hari," ujar Trump, seperti dilaporkan oleh Reuters, Selasa (8/4/2025).
Pernyataan Trump ini mendapat sambutan positif dari Netanyahu, yang menyebut beberapa negara sudah menyatakan kesediaannya menerima warga Gaza jika mereka memilih untuk meninggalkan wilayah tersebut.
"Kami tidak mengurung mereka. Mereka memang terkunci di sana," kata Netanyahu. "Yang kami ingin lakukan adalah memberikan mereka pilihan," tambahnya.
Namun, usulan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak di dunia internasional. Banyak yang menilai pernyataan Trump sebagai dukungan terhadap pembersihan etnis, mengingat masalah kompleks yang sudah berlangsung lama di Gaza.
Bahkan, ide serupa pernah diungkapkan Trump pada awal masa jabatannya dan juga mendapat kecaman luas.
Dalam pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Trump mengungkapkan keinginannya agar perang di Gaza segera berakhir.
"Saya ingin melihat perang ini berhenti. Dan saya pikir itu akan terjadi dalam waktu dekat," kata Trump.
Trump juga mengkritik kebijakan Israel yang pernah menyerahkan Gaza, menyebutnya sebagai sebuah "properti pinggir laut" yang diberikan demi perdamaian.
Ia bahkan mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil peran yang lebih besar dalam wilayah tersebut, mungkin sebagai kekuatan penjaga perdamaian.
Di sisi lain, Netanyahu menegaskan bahwa Israel terus berupaya membebaskan para sandera yang ditahan oleh Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023.
