Turunkan Emisi Karbon Dioksida hingga 6 Juta Ton, Bengkulu Dapat Intensif Rp 11,8 Miliar
BENGKULU, KOMPAS.com – Provinsi Bengkulu berhasil memperoleh insentif karbon senilai Rp 11,8 miliar melalui skema Results Based Payment (RBP) dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dari Green Climate Fund (GCF), atau dikenal sebagai Dana Iklim Hijau.
Kompensasi ini diberikan atas keberhasilan Bengkulu menurunkan emisi karbon dioksida hingga 6 juta ton pada 2024.
Penurunan Emisi yang Signifikan
Data dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menunjukkan, emisi karbon di Bengkulu mencapai 7,3 juta ton pada 2022. Namun, angka tersebut berhasil ditekan menjadi hanya 1 juta ton pada 2024.
“Bengkulu mampu mengurangi 6 juta ton emisi karbon pada 2024,” ujar Manajer Komunikasi KKI Warsi, Rudi Syaf, saat acara catatan akhir tahun KKI Warsi di Bengkulu, Senin (23/12/2024).
Pengelolaan Dana Insentif
Insentif sebesar $757.255, atau setara Rp 11,8 miliar, akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Lembaga Perantara (Lemtara). Dana ini digunakan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, mengungkapkan bahwa program ini berfokus pada pengurangan deforestasi, degradasi hutan, reboisasi, serta penguatan keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita akan gunakan dana ini untuk reboisasi hutan-hutan yang rusak. Ini penting untuk mencegah dampak cuaca ekstrem dan mengurangi emisi gas rumah kaca,” jelas Rosjonsyah saat membuka Kick-Off Program RBP REDD+ di Hotel Nala Sea Side, Senin (23/12/2024).
Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi, menjelaskan bahwa program ini mendukung pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) melalui tata kelola hutan berkelanjutan dan kolaborasi bersama masyarakat.
“KKI Warsi menjadi penghubung antara BPDLH dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. DLHK ditunjuk sebagai sektor utama, dan kami bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi,” kata Adi.
Program ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus mendorong upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat regional dan nasional.
