Ungkap Belum Semua Pengajuan Pemda Disetujui, Prabowo: Ada Prioritas
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tidak semua program pengajuan pemerintah daerah (pemda) disetujui untuk dilaksanakan pada tahun depan.
Hal ini disebabkan oleh adanya program prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan visi dan misi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).
"Saudara sekalian, dalam rangka kita meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari K/L bisa kita penuhi tahun ini," kata Prabowo.
Meskipun demikian, Prabowo optimis bahwa pemerintah, termasuk di daerah, akan mampu menjalankan semua program prioritas yang telah direncanakan.
"Saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan," ucapnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Salah satu langkah yang diambil adalah melalui digitalisasi.
Ia meminta kementerian dan lembaga untuk mulai menggunakan e-Katalog versi 6.0 mulai tahun depan.
E-katalog versi 6.0 merupakan pembaruan dari e-katalog versi 5.0 yang sebelumnya digunakan Pemda untuk pengadaan barang dan jasa secara online guna mencegah korupsi.
"Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Seluruh transaksi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025," tutur Prabowo.
Prabowo juga menambahkan bahwa katalog elektronik versi 6.0 dapat mengurangi biaya pengadaan sebesar 20-30 persen dan menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen.
Ia berharap penggunaan digitalisasi dapat meningkatkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang saat ini masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.
Saat ini, ICOR Indonesia berada di angka 6, lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga yang mampu mencapai 5 dan 4.
"Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30 persen," sebutnya.
