Upaya Mengacak-acak PDIP lewat Spanduk Megawati Ketum Ilegal...
BOGOR, KOMPAS.com - Sebuah spanduk dengan gambar wajah Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang disertai kalimat provokatif, muncul di dinding pinggir Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) pada Rabu (18/12/2024).
Spanduk yang berukuran sekitar 3x3 meter dengan latar belakang hitam tersebut bertuliskan "Megawati Ketum Ilegal". Dalam spanduk itu, terdapat wajah Megawati dengan ekspresi sedih berdampingan logo banteng partainya yang seolah menangis.
Selain itu, terdapat beberapa kalimat negatif yang mempertanyakan legalitas kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P.
Megawati disebut pengkhianat rakyat karena melanggar AD/ART Pasal 70 Ayat 1 dan UU Nomor 2 tentang partai politik, serta melantik diri sendiri sejak Juli 2024 tanpa kongres.
Ketua DPC PDI-P Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata membenarkan soal spanduk tersebut. Ia mengatakan, spanduk itu dipasang oleh orang tidak bertanggung jawab.
“Sepertinya dipasang malam-malam, lalu menghilang. Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal sepertinya,” ungkap Dadang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/12/2024).
Dadang menyampaikan, pihaknya langsung mencopot spanduk tersebut begitu mengetahuinya.
Ia menegaskan, seluruh pengurus dan kader PDI-P Kota Bogor tetap solid dan tidak terpengaruh oleh provokasi yang bertujuan memecah belah partai.
“Seluruh pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” tegas dia.
Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, spanduk yang menyebut Megawati ketua umum ilegal merupakan salah satu upaya dari pihak luar yang ingin mengacak-acak internal PDI-P menjelang pelaksanaan kongres pada 2025 mendatang.
Ronny menyampaikan, spanduk negatif tentang Megawati bertebaran di sejumlah tempat di lokasi-lokasi strategis.
“Baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan di jalur-jalur utama, yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan dukungan sumber daya yang besar,” ujar Ronny dalam konferensi pers, Kamis.
“Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan Partai, karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif,” sambungnya.
Ronny menegaskan, PDI-P adalah partai politik yang sah. Struktur organisasi partai dan keputusan memperpanjang masa bakti kepengurusan partai juga tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Juli 2024.
“Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” jelas Ronny.
“Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai,” sambungnya.
Dalam aturan internal itu, kata Ronny, perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum. Keputusan perpanjangan masa kepengurusan itu juga telah ditetapkan dalam Rakernas V PDI-P 2024.
“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI-P untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengawut-awut (acak-acak) PDI-P menjelang Kongres,” pungkasnya.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut telah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader siaga satu menghadapi upaya pihak luar untuk mengacak-acak internal partai.
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menjelaskan, instruksi itu disampaikan setelah seluruh pengurus partai mengendus adanya upaya menyerang PDI-P menjelang kongres pada 2025 mendatang.
Upaya itu disebut Deddy dilakukan secara terorganisir dengan memunculkan isu bahwa PDI-P dan kepengurusan Megawati adalah Ilegal.
Sebab, salah satu agenda Kongres PDI-P pada 2025 adalah pemilihan Ketua Umum Partai untuk periode selanjutnya.
"Diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, dalam bahasa Ibu Megawati mengaut-autkan, kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan," ujar Deddy saat konferensi pers, Kamis malam.
Deddy mengungkapkan, isu yang menyudutkan PDI-P di bawah kepengurusan Megawati tersebut dimunculkan lewat pemasangan spanduk di sejumlah titik di Jakarta.
"Kami melihat bahwa bertebaran spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat tentang PDI Perjuangan," kata Deddy.
Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy menambahkan, Megawati menyerukan kepada seluruh kader partai agar menerapkan sistem “siaga satu” di internal, sebagai upaya mempertahankan kedaulatan partai.
“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya.
(Penulis Ruby Rachmadina, Tria Sutrisna | Editor Jessi Carina, Fitria Chusna Farisa, Dani Prabowo)
