Usai Dipanggil Prabowo, Kejaksaan Agung Bakal Buat Pedoman Pendampingan Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung berencana untuk membuat sejumlah kajian dan rancangan untuk mendampingi program pemerintah setelah beberapa jajaran kejaksaan dipanggil untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana enggan membeberkan isi pembicaraan di Istana kemarin.
Namun, dia mengatakan bahwa ada sejumlah arahan Prabowo yang akan diimplementasikan oleh jajaran kejaksaan.
“Misalnya, nanti Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) akan mendesain atau membuat rancangan pedoman tentang pendampingan makan bergizi gratis dan sebagainya,” kata Jampidum Asep Nana Mulyana dalam konferensi pers, di Jakarta, pada Selasa (14/1/2025).
Asep mengatakan, secara garis besar, arahan yang disampaikan oleh Prabowo adalah bagaimana kejaksaan diminta untuk mendukung program-program pemerintah, salah satunya terkait dengan pencapaian Asta Cita.
“Beberapa arahan beliau tentu seperti yang saya sampaikan tadi, adalah bagaimana kita mendukung Asta Cita termasuk mendukung program pemerintah. Misalnya, tadi bagaimana pengawalan program prioritas nasional,” lanjut Asep.
Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (13/1/2025).
Pertemuan ini fokus pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.
Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.
Namun, dilihat dari cuplikan tayangan video Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat memberikan arahan yang disambut dengan kata "siap" dari para jaksa hingga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan.
Presiden menilai perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.
Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
