Usai Turunkan PPN, Vietnam Gabungkan Kementerian dan Pangkas PNS
Bisnis.com, JAKARTA - Vietnam mengumumkan rencana untuk merampingkan Pemerintahan, dengan menggabungkan kementerian dan mengurangi jumlah unit pemerintahan sebesar 15%-20%. Sebelumnya, pemerintah Vietnam juga memperpanjang aturan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8%
Mengutip Bloomberg, Jumat (20/12/2024) upaya yang dilakukan pemerintah Vietnam bertujuan untuk mengalihkan anggaran dari birokrasi ke proyek pembangunan. Operasi kemudian akan dirampingkan dan akan memangkas jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Vietnam.
"[Restrukturisasi tersebut akan] meningkatkan kualitas kader, pegawai negeri, dan pegawai negeri," tutur pernyataan di situs Pemerintah Vietnam.
Menurut pemerintah, keputusan tersebut sekaligus dinilai dapat membuat pengelolaan anggaran negara menjadi lebih efisien dan efektif.
Sosok Kepala Partai Komunis Vietnam To Lam ternyata menjadi pelopor rencana tersebut. Pada 31 Oktober 2024, dia mengatakan dalam rapat parlemen bahwa sekitar 70% anggaran dialokasikan untuk gaji pegawai negeri dan pengeluaran rutin.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dengan upaya tersebut dapat menyisakan sedikit uang untuk mendukung proyek pembangunan.
Menurut pernyataannya, kementerian keuangan dan kementerian perencanaan dan investasi akan digabung menjadi satu. Kemudian, kementerian transportasi dan kementerian konstruksi akan digabung.
Restrukturisasi tersebut juga akan mencakup penggabungan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian dalam negeri. Lalu, kementerian pertanian dan kementerian sumber daya alam dan lingkungan akan menjadi satu kesatuan.
Dikatakan juga bahwa kementerian dan lembaga negara harus segera menyusun program restrukturisasi terperinci dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah pusat pada Desember ini.
"[Perombakan pemerintah akan membantu] mempersiapkan bangsa untuk memasuki era baru, era kemajuan,” tulis pernyataan lain di situs pemerintah tersebut.
Di lain sisi, Pemerintah Vietnam juga resmi memperpanjang kebijakan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025.
Dalam resolusi tersebut, barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan terus menikmati tarif 8% selama enam bulan ke depan. Pengurangan PPN akan berlaku secara seragam di semua tahap—impor, manufaktur, pemrosesan, dan perdagangan—untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat.
Adapun, pengurangan PPN tidak berlaku untuk real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
Kondisi tersebut berbanding 180 derajat dengan di Tanah Air. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto justru menambah jumlah kementerian menjadi 46 dari 36 kementerian di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Prabowo juga menambah jabatan wakil menteri menjadi 56 orang dan utusan khusus Presiden yang berjumlah 7 orang.
