Usul Pakai Uang Koruptor Biayai Makan Bergizi Gratis, Ketua DPD: Presiden Bisa Jadi Robin Hood...
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI Sultan Najamudin meminta kepada pemerintah untuk menggunakan uang koruptor yang disimpan di luar negeri (LN) sebagai salah satu sumber pendanaan program makan bergizi gratis.
Dengan begitu, menurut Sultan, Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi Robin Hood bagi masyarakat kecil.
"Bahkan, jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di LN agar digunakan untuk sukseskan program makan bergizi gratis ini," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).
"Saya kira Presiden dengan kekuasaannya disebut jadi Robin hood bagi masyarakat kecil," katanya melanjutkan.
Sultan mengatakan, dia sebenarnya hanya memancing pihak swasta dan masyarakat untuk membantu pendanaan makan bergizi gratis sehingga mengusulkan zakat turut dipakai untuk membiayai program itu.
Menurut dia, masyarakat perlu membantu pemerintah dalam mensukseskan program makan bergizi gratis.
"Poin besarnya adalah program makan bergizi gratis ini sangat baik, dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul," ujar Sultan.
"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," katanya lagi.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan, anggaran Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025.
Besaran dana itu hanya bisa membiayai program tersebut sampai Juni 2025.
"Sekarang anggarannya Rp 71 triliun, sampai bulan Juni (2025),” kata Zulhas dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Selasa, 7 Januari 2025.
Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut, dibutuhkan dana mencapai Rp 420 triliun.
