Usulan Pembangunan Bioskop di Aceh Dinilai Belum Tepat, Budayawan Soroti Identitas Lokal
BANDA ACEH, KOMPAS.com – Usulan pembangunan bioskop di Aceh yang disampaikan Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, dinilai belum tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh saat ini.
Filmmaker yang juga budayawan Aceh, Davi Abdullah, mempertanyakan apakah pembangunan bioskop di Aceh akan sejalan dengan nilai-nilai budaya dan identitas lokal yang ada di daerah tersebut, serta relevansinya dengan budaya digitalisasi.
"Siapa yang akan berinvestasi dalam pembangunan bioskop, apakah Kementerian Kebudayaan akan mendukungnya? Dari segi kebutuhan, apakah bioskop itu benar-benar dibutuhkan di Aceh, dan apakah ada niat untuk merevisi regulasi qanun terkait bioskop, ini yang perlu dipertimbangkan secara matang," ujar Davi, Sabtu (18/1/2025).
Menurut Davi, memahami aspek kultural wilayah Aceh harus lebih dari sekadar usulan pembangunan bioskop.
"Kebudayaan Aceh adalah perpaduan antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang telah lama ada," tambahnya.
Davi juga menyoroti adanya UU Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk penerapan syariat Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Aceh.
Ia mengingatkan bahwa apabila Menbud tetap mendukung pembangunan bioskop di Aceh, maka hal tersebut harus dipertimbangkan secara bijak agar tidak bertentangan dengan budaya dan identitas masyarakat Aceh.
"Jika ingin membangun bioskop di Aceh, keluarkan Keputusan Menteri atau regulasi yang menjadi payung hukum bagi investor. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi alat untuk kepentingan politik atau ekonomi tanpa memperhatikan keberagaman dan nilai-nilai yang ada di Aceh," tuturnya.
Davi juga menambahkan bahwa di Aceh sudah ada bioskop alternatif yang difasilitasi oleh sejumlah komunitas untuk memberikan ruang bagi warga menikmati film.
“Bioskop alternatif lebih berbasis komunitas seperti dilakukan komunitas surah film, ada bioskop kampus, bisa menjadi jalan tengah untuk menikmati film berkualitas, tanpa harus mengorbankan identitas budaya dan agama yang ada di Aceh," ujarnya.
Davi berharap pendekatan seperti ini dapat menjadi model bagi pengembangan ruang hiburan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.
“Fadli Zon harus mencari jalan tengah dalam menjawab kebutuhan bioskop di Aceh, atau buat regulasi dan jangan dipertentangkan selalu dengan penerapan syariat Islam," pungkasnya.
