Wacana Dewan Pertahanan Nasional Dinilai Perlu Dukungan Publik
JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam upaya memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, wacana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan.
Meski begitu, keberhasilan wacana ini tidak hanya bergantung pada struktur dan kewenangan internal, tetapi juga pada dukungan publik yang kuat dan berkelanjutan.
Untuk mendapatkan dukungan publik, diperlukan sosialisasi yang transparan mengenai fungsi dan tujuan pembentukan wadah itu.
“Dengan mengomunikasikan peran dan capaian Dewan Pertahanan Nasional secara berkala, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik terhadap upaya penguatan pertahanan ini,” kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).
Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Dewan Pertahanan Nasional dalam menjaga keamanan nasional.
Salah satu langkah awal yang perlu diambil adalah mendefinisikan prioritas isu strategis yang menjadi lingkup kerja Dewan Pertahanan Nasional.
Isu-isu seperti keamanan maritim dan ancaman siber seharusnya menjadi fokus utama. Dengan fokus yang terarah, kata Fahmi, masyarakat dapat melihat dampak konkret dari keberadaan Dewan Pertahanan Nasional dalam menangani tantangan-tantangan tersebut, sehingga meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga ini.
Selain itu, mekanisme kerja kolaboratif yang fleksibel juga sangat penting. Fahmi mengatakan, Dewan Pertahanan Nasional harus mampu berkoordinasi secara efektif dengan kementerian, TNI, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
Penggunaan teknologi, lanjut Fahmi, seperti pusat data bersama atau aplikasi komunikasi khusus, dapat menjadi solusi untuk memperlancar koordinasi ini. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh Dewan Pertahanan Nasional dapat berjalan sinergis dan terkoordinasi dengan baik.
Pengukuran keberhasilan Dewan Pertahanan Nasional juga perlu ditetapkan dengan indikator yang jelas. Hal ini penting agar pencapaian dapat dievaluasi secara objektif, misalnya melalui jumlah dan kualitas rekomendasi yang diadopsi atau peningkatan respons terhadap isu keamanan tertentu.
Indikator yang terukur akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas Dewan Pertahanan Nasional di mata publik.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin berencana membentuk Dewan Pertahanan Nasional untuk memperkuat pertahanan negara.
Hal ini ia sampaikan sebagai pengarahan kepada jajaran pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024).
"(Ada rencana) membentuk Dewan Pertahanan Nasional, yang melihat aspek pertahanan dari paradigma yang heterogen, bukan homogen,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan isi arahan Menhan Sjafrie.
Sjafrie mengingatkan kepada jajarannya bahwa pemikiran terhadap aspek pertahanan negara yang besar tidak boleh tertinggal.
Oleh karena itu, dia menilai perlu perbaikan organisasi dalam sentralisasi kebijakan pertahanan negara.
