Wacana Dewan Pertahanan Nasional, Komposisi Sipil-Militer Diharap Seimbang
JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membentuk Dewan Pertahanan Nasional tengah diproyeksikan sebagai langkah baru dalam menguatkan strategi pertahanan Indonesia dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan lintas perspektif.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, perumusan langkah implementasi yang jelas dan terstruktur akan sangat penting dalam menjadikan wadah itu sebagai platform kebijakan strategis.
“Komposisi keanggotaan yang seimbang, termasuk perwakilan sipil, militer, akademisi, dan pakar pertahanan, sangat krusial. Komposisi beragam ini akan memperkaya diskusi sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan menyeluruh,” kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).
Lebih lanjut, Fahmi menekankan pentingnya pengaturan lingkup kewenangan Dehannas dengan batasan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga-lembaga pertahanan lain.
Peran wadah itu, baik sebagai lembaga penasehat maupun pengambil keputusan, perlu diperjelas agar fungsinya efektif dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pertahanan nasional.
Selain itu, Fahmi menyarankan penetapan isu strategis sebagai langkah awal kerja wadah itu, seperti keamanan maritim dan ancaman siber, sehingga fokus kerja lebih terarah.
“Dengan fokus yang jelas sejak awal, Dewan Pertahanan Nasional dapat memetakan perannya secara konkret, sehingga hasil kerjanya mudah dievaluasi,” ujar Fahmi.
Fahmi juga menyoroti pentingnya mekanisme kerja kolaboratif yang fleksibel, terutama dalam berkoordinasi dengan kementerian, TNI, dan lembaga-lembaga terkait.
Menurutnya, penggunaan teknologi data dan komunikasi, misalnya pusat data bersama atau aplikasi komunikasi khusus, bisa mempercepat dan memudahkan koordinasi antar lembaga.
Indikator keberhasilan yang terukur juga dianggap Fahmi sebagai bagian penting dalam evaluasi kinerja wadah tersebut.
“Keberadaan indikator semacam ini memungkinkan penilaian objektif atas efektivitas Dehannas. Misalnya, dengan mengukur jumlah dan kualitas rekomendasi yang diadopsi atau respons terhadap isu-isu keamanan tertentu,” ucap Fahmi.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin berencana membentuk Dewan Pertahanan Nasional untuk memperkuat pertahanan negara.
Hal ini ia sampaikan sebagai pengarahan kepada jajaran pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Pertahanan RI di Kampus Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024).
"(Ada rencana) membentuk Dewan Pertahanan Nasional, yang melihat aspek pertahanan dari paradigma yang heterogen, bukan homogen,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemenhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan isi arahan Menhan Sjafrie.
Sjafrie mengingatkan kepada jajarannya bahwa pemikiran terhadap aspek pertahanan negara yang besar tidak boleh tertinggal.
Oleh karena itu, dia menilai perlu perbaikan organisasi dalam sentralisasi kebijakan pertahanan negara.
