Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Wamendagri: Perlu Kajian
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menanggapi wacana usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bima mengatakan wacana itu masih perlu kajian.
"Jadi Presiden sudah melontarkan wacana mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Ini didasari dari atensi Presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat. Biaya tinggi dalam Pemilukada, biaya tinggi dalam pemilu legislatif," ujar Bima di SMAN 34, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).
Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengkaji masalah wacana itu bersama peneliti dan perguruan tinggi. Kajian ini sekaligus memetakan opsi lain selain lewat DPRD.
"Ini ditangkap oleh Presiden dan kemudian memerintahkan kepada kami untuk mulai melakukan kajian. Ini kita berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya. Pemilihan di DPRD ada salah satu opsi," sambungnya.
Dia menerangkan fokus utama bukan soal Pilkada lewat DPRD, melainkan identifikasi akar masalah. Pemerintah masih mendalami beragam faktor yang membuat sistem Pilkada amat menguras biaya.
"Tetapi yang paling penting saat ini adalah identifikasi, memahami akar masalah dari politik biaya tinggi. Itu dulu. Jangan sampai akar masalahnya apa, kemudian solusinya kemana. Harus nyambung semua," ucapnya.
Dia mengatakan wacana ini tidak terburu-buru. Meski menurutnya lebih cepat lebih baik.
"Itu artinya Presiden menangkap urgensinya. Semakin cepat, semakin bagus karena kita punya persiapan lama untuk mempersiapkan sistemnya. Tetapi tentu tidak terburu-buru juga. Kita perlu sekali masukkan dari publik," katanya.
Simak juga Video ‘Gibran ke Kepala Daerah Tak ada Visi Lain Selain Visi Presiden Prabowo’
[Gambas Video 20detik]
