Wagub Kalteng Ajak Badan Publik Genjot Akuntabilitas-Keterbukaan Informasiasi
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Prov. Kalteng Tahun 2024.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, menyampaikan acara ini merupakan kesempatan bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi.
"Pengelolaan keterbukaan informasi publik ini dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Hasil penilaian ini juga diharapkan menjadi sarana introspeksi semua sumber daya dan sarana badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya," tutur Edy dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024).
Hal ini disampaikannya pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Prov. Kalteng Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (4/12/2024).
Pada kesempatan tersebut, Edy juga mengajak seluruh badan publik untuk terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi.
Adapun hal tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis.
"Untuk itu, semua badan publik juga harus terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari masyarakat. Sikapilah kritik dengan santun, baik, beretika dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis," tegasnya.
Edy menjelaskan Keterbukaan Informasi Publik di Kalteng mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan laporan KI Prov. Kalteng, hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024, tingkat partisipasi serta capaian badan publik meningkat naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu indikator kenaikan tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di provinsi Kalimantan Tengah.
"Bagi badan publik yang masih dalam predikat cukup informatif, kurang informatif dan bahkan tidak informatif, saya berpesan agar terus melakukan akselerasi dan perbaikan dalam implementasi keterbukaan informasi publik, dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi, serta partisipasi ke dalam setiap aspek pelayanan informasi tata kelola pemerintahan kepada publik. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan badan publik," jelasnya.
Sementara itu, Ketua KI Kalteng Agus Triantony menyampaikan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menugaskan kepada KI Prov. Kalteng untuk melaksanakan dan menetapkan standar teknis pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik di wilayah Kalteng.
Selanjutnya, menjamin setiap warga negara di wilayah Kalteng untuk mendapatkan hak informasi, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kemudian, berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada dan yang tersedia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Agus menambahkan, keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
"Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance, karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel; serta kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publiknya untuk masyarakat luas," ucap Agus.
Lebih lanjut Agus menjelaskan saat ini informasi telah menjadi kebutuhan yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Adapun Kalteng memiliki visi untuk pengembangan keterbukaan informasi Kalteng dalam mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas dan berkeperibadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup wilayah Kallimantan Tengah, yang lebih baik, bersih, transfaran dan akuntabel menuju Kalteng yang semakin bermartabat, maju dan BERKAH.
Ia berharap seluruh PPID se-Kalteng agar terus melakukan pembinaan SDM di PPID secara berkala dan rutin melakukan komunikasi intensif dalam rangka peningkatan layanan informasi di badan publiknya masing-masing dengan Komisi Informasi Kalteng.
Untuk diketahui, monitoring dan evaluasi atau monev KI Kalteng Tahun 2024 telah diikuti oleh 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov. Kalteng, 28 Badan Publik Vertikal serta 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi KIP pada Badan Publik di wilayah Kalteng Tahun 2024 kategori informatif diberikan kepada 18 Badan Publik Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalteng, 9 Badan Publik Vertikal di Prov. Kalteng dan 3 Badan Publik PPID Utama Kabupaten/Kota.
Sebagai informasi, terdapat 18 Kualifikasi Badan Publik Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kalteng yang menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik di Prov. Kalteng Tahun 2024 kategori Informatif diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan dengan nilai 97,43; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan nilai 96,83; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan nilai 95,24; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan nilai 95,10; Badan Kepegawaian Daerah dengan nilai 95,05; Dinas Kehutanan dengan nilai 94,11; Biro Administrasi Pimpinan dengan nilai 93,12; Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai 91,77; RSUD dr. Doris Sylvanus dengan nilai 91,65; Dinas Perhubungan dengan nilai 91,63; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan nilai 90,91; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai 90,65; Dinas Kesehatan dengan nilai 90,43; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan nilai 90,35; Biro Umum dengan nilai 90,30; Dinas Koperasi dan UKM dengan nilai 90,26; Dinas Pendidikan dengan nilai 90,07 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 90,05.
Sementara itu, 9 Kualifikasi Badan Publik Vertikal di Prov. Kalteng kategori informatif diraih oleh Badan Pusat Statistik Prov. Kalteng dengan nilai 98,56; Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan nilai 97,11; Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Prov. Kalteng dengan nilai 95,19; Badan Pengawas Pemilu Prov. Kalteng dengan nilai 93,62; Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya dengan nilai 93,61; Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan nilai 90,79; Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalteng dengan nilai 90,53; Ombidsman RI Perwakilan Kalteng dengan nilai 90,05 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan nilai 90,00.
Untuk 3 Kualifikasi Badan Publik PPID Utama Kabupaten/ Kota kategori informatif diraih oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dengan nilai 96,27; Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan nilai 95,21 dan Pemerintah Kabupaten Katingan dengan nilai 90,00.
Turut hadir pada acara ini antara lain, Forkopimda Prov. Kalteng, Plt. Sekda Prov. Kalteng H.M Katma F. Dirun, Kepala Daerah, Para Bupati dan Wali Kota/Kabupaten se-Kalteng, Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng Agus Siswadi beserta jajaran, Pimpinan dan Jajaran PPID Kabupaten / Kota se-Kalteng dan PPID Lingkup Vertikal di Prov. Kalteng, Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2024-2027 Linggarjati yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi Informasi Kalteng serta anggota Komisioner KI Kalteng lainnya.
