Waka DPRD DKI: Sekolah Swasta yang Gratis Ada di Area Padat Penduduk
Program sekolah swasta gratis di Jakarta akan dimulai pada 2025. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan sekolah swasta yang berada di kawasan padat penduduk.
"Yang pasti pertama, sekolah tersebut memang wilayah sekolah swasta di padat penduduk, yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya," kata Ima kepada wartawan di kompleks DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
"Dan yang kedua itu, tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut itu yang jadi prioritas," lanjutnya.
Ima mengatakan, meskipun sekolah swasta tersebut akan digratiskan, para guru harus tetap memberikan pengajaran dan pendidikan yang layak bagi murid-muridnya tanpa membeda-bedakan.
"Jadi dari guru-gurunya pun benar-benar yang dia mau mengajar siswa-siswinya itu dengan baik dan benar. Jadi tidak membedakan. Kalau misalkan terdapat ada yang membedakan tersebut, mungkin ke depannya itu bisa ditinjau ulang," ungkapnya.
Ima mengatakan selama ini banyak siswa dari kalangan menengah ke bawah yang masuk ke sekolah swasta. Dia berharap program ini nantinya bisa meringankan kelompok tersebut.
"Karena sebenarnya sekolah swasta ini kan banyak yang hidup segan mati tak mau, kondisi menengah bawah. Dengan adanya sekolah gratis ini, secara langsung mereka (sekolah swasta) dapat subsidi dari pemerintah. Hidup lagi sekolahnya," sambungnya.
Di sisi lain, Ima menjelaskan bahwa sekolah swasta gratis bukan diperuntukkan bagi kalangan yang mampu. Program ini diperuntukkan kepada siswa yang tidak mampu.
"Tahun 2025 itu kita mencoba untuk sekolah gratis swasta. Yang harus dijadikan catatan bahwa ini bukan untuk yang kalangan mampu, tetapi untuk anak-anak yang memang dia tidak mampu," tuturnya.
Ima menjelaskan, program sekolah swasta diusulkan karena banyak siswa-siswa yang gagal masuk sekolah negeri lantaran zonasi hingga batasan usia. Akhirnya, mereka pun masuk ke sekolah swasta yang berbayar dan tidak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Akibatnya, banyak dari siswa tidak mampu yang bersekolah di swasta tidak dapat melunasi biaya sekolah sehingga beberapa dari mereka putus sekolah atau ijazahnya tertahan karena menunggak.
"Yang seperti ini yang harus kita ubah. Dan banyak juga penerima KJP yang tidak tepat sasaran, antara lain justru mereka pakai KJP bukan untuk sekolah, untuk hal yang lain sebagainya. Maka itu kita harus tarik ke belakang dulu kenapa kita mau mengusulkan sekolah gratis," imbuhnya.
Ima mengatakan program sekolah swasta gratis sudah dikaji selama dua tahun terakhir. Rencananya, program ini dimulai pada tahun ajaran baru Juli 2025.
Saksikan juga video Kata Puan soal Fasilitas Rumdin Anggota DPR Diganti Tunjangan
[Gambas Video 20detik]
