Waka MPR Sebut Pentingnya Kolaborasi untuk Genjot Kualitas Pendidikan RI
Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD A. M. Akbar Supratman mengingatkan upaya pemerintah memperbaiki dunia pendidikan tidaklah mudah. Terbukti masih banyak infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman dan terluar NKRI yang masih jauh dari kata layak.
Banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar, sehingga para guru terpaksa mengajar beberapa kelas sekaligus. Serta masih ada siswa-siswi yang belajar di tempat yang tidak layak dan banyak sekolah tidak ditunjang infrastruktur jalan. Hal itu diungkapkan Akbar usai menghadiri Tri Hita Karana Future Knowledge, Knowledge Innovation Technology Alliance (KITA) High-Level Dialogue di Denpasar Bali, hari ini.
"Karena itu, dibutuhkan campur tangan dan keterlibatan masyarakat untuk melengkapi kekurangan tersebut. Termasuk oleh anggota legislatif, MPR, DPR dan DPD. Mereka bisa menyampaikan keluhan serta aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya ditingkat pusat. Apalagi, bagi anggota DPD, mereka harus lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi daerah, termasuk urusan pendidikan," kata A.M Akbar Supratman dalam keterangan, Jumat (13/12/2024).
Menurutnya, selama ini, sebagian anggaran pendidikan sudah terserap untuk meningkatkan gaji para guru, baik negeri maupun swasta. Ke depan pemerintah masih akan menambah anggaran honorarium para pengajar dan memberikan makan bergizi gratis bagi siswa. Artinya, bukan tidak mungkin anggaran yang digunakan untuk memenuhi infrastruktur pendidikan tidak sebanyak sebelumnya.
Selain masalah infrastruktur, kemajuan dunia pendidikan di Indonesia juga terkendala dengan tingginya masalah kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan. Karena itu, langkah Presiden Prabowo yang fokus memberantas kemiskinan, pengangguran dan kelaparan adalah pilihan yang tepat.
"Berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan tekadnya untuk memerangi ketiga persoalan tersebut, sampai ke akar-akarnya. Dan menjadikan masalah kemiskinan, pengangguran juga kelaparan sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat," tutur Akbar
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Apalagi, pemerintah pusat sudah bertekat menyelesaikan sebagian persoalan yang dihadapi dunia pendidikan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan.
"Kita harus mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan yang menghambat kemajuan dunia pendidikan. Kalau masalah kemiskinan, pengangguran dan kelapaan selesai, keinginan meningkatkan mutu dunia pendidikan akan lebih mudah," tutup Akbar.
