Wakil Ketua DPRD Kebumen Sebut Program MBG Dongkrak Perekonomian Rakyat

Wakil Ketua DPRD Kebumen Sebut Program MBG Dongkrak Perekonomian Rakyat

KEBUMEN, KOMPAS.com -Wakil Ketua III DPRD Kebumen Solatun, menyebut progam makan bergizi gratis (MBG) bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.

Sebab, progam MBG yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kebumen akan mengambil dan bekerjasama dengan UMKM lokal yang ada di daerah.

Sektor seperti pertanian, peternakan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan berkembang setelah adanya progam MBG.

"Selain memenuhi kebutuhan gizi para siswa dan ibu hamil serta menyusui, program MBG akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat," tuturnya, Selasa (14/1/2025.

Solatun yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kebumen, yakin bahwa MBG akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat.

Untuk itu, progam ini perlu didukung bersama-sama oleh semua lapisan masyarakat.

Solatun menambahkan, pada pelaksanaan program MBG, membutuhkan sayur mayur, protein seperti daging dan telur serta sembako lainnya. Suplai kebutuhan tersebut tentunya akan dipenuhi oleh supplier di masing-masing kota.

"Supplier ini tentunya akan mengambil di peternak atau petani di kabupaten tersebut. Di sinilah akan terbentuk mata rantai ekonomi," paparnya.

Dengan demikian, lanjut Solatun, manfaat program MBG ini sangat besar. Pihaknya mengapresiasi program MBG tersebut. Dimana kebutuhan gizi akan terpenuhi, namun juga menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Tinggal nanti pengawasannya seperti apa. Kami selaku Anggota DPRD juga akan turut serta melakukan pengawasan," ungkapnya.

Pihaknya berharap, MBG di Kebumen dapat berjalan dengan baik. Jika roda perekonomian berjalan dengan lancar, tentunya akan turut serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kebumen.

Menurut Solatun, progam MBG akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan yang berujung pada penurunan angka kemiskinan.

"Tentunya program ini akan turut serta menurunkan angka kemiskinan. Ini sangat baik, di mana penurunan angka kemiskinan masih menjadi PR besar bagi Pemkab Kebumen," ucapnya.

Sementara itu, tim pengelola program (MBG) Panggih Prasetyo yang juga koordinator pengelola dari mitra Yayasan Saka Tunggal Bersinar Kebumen mengatakan, MBG di Kabupaten Kebumen tunggu adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Panggih Prasetyo menyampaikan Kebumen sebenarnya kemarin sudah dijadwalkan yakni mengikuti yang 6 Januari 2025. Namun, karena belum adanya SPPG, progam MBG belum bisa berjalan.

"Pelaksanaan itu harus ada utusan dari BGN yang namanya SPPG atau kepala dapur. Nah Kebumen itu saat kita maju ke BGN itu belum ada SPPGnya. SPPG yang tugasnya akan mensosialisasikan ke Dinas Pendidikan. Kemunduran bukan dari kita selaku pengelola dapur, melainkan karena belum ada SPPG," tuturnya dalam keterangan resminya Selasa (7/1/2025).

Disampaikannya, kini pihaknya sedang dalam proses meminta kepada BGN untuk penunjukan SPPG. Panggih berharap Kebumen segera dibentuk SPPG agar bisa melaksanakan Program MBG.

"Kalau SPPG bisa ditunjuk dalam minggu ini, maka bisa langsung berkoordinasi dengan dapur umum, sekolah mana yang akan di suplai. Misalnya SMA 1, maka SPPG datang ke SMA 1 dan melakukan pendataan, nanti ada formulirnya by name siswa," katanya.

Dengan demikian akan jelas. Dapur umum yang dikelolanya akan mendistribusikan sekitar 3000 hingga 3500. Ini untuk siswa dari mulai MI, TK SD, SMA serta ibu hamil, menyusui dan balita.

"Kebumen akan lambat pelaksananya kalau tidak ada inisiatif dari pihak-pihak yang menjadi stakeholder pelaksana program tersebut," paparnya.

Sumber