Wakil Ketua Komisi XIII DPR Peringatkan Ancaman Ideologi Transnasional terhadap Pancasila di Era Digital
KARANGANYAR, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengingatkan bahaya ideologi transnasional yang dapat mengancam keberadaan Pancasila di tengah perkembangan era digital.
Sebagai informasi, ideologi transnasional adalah gagasan atau sistem nilai yang melampaui batas-batas negara, tidak terbatas pada wilayah tertentu, dan berupaya mempengaruhi masyarakat lintas negara. Ideologi ini sering kali membawa agenda atau nilai-nilai yang berbeda dari ideologi nasional suatu negara, seperti Pancasila di Indonesia.
Hal ini disampaikan Sugiat dalam acara diskusi bertajuk "Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama" yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).
“Saya pikir di era digital yang begitu kuat, bagaimana ideologi-ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila itu mengepung dari segala penjuru, baik kiri maupun kanan, baik sosialis maupun liberalis. Kita punya ideologi sendiri yang itu harus kita mantapkan toleransinya,” ujar Sugiat di depan peserta acara diskusi.
Kepada 300 peserta diskusi, Sugiat menegaskan bahwa Pancasila memiliki nilai luhur yang harus dijaga, terutama oleh generasi muda.
“Jangan sampai seperti yang dikatakan tadi, ideologi-ideologi transnasional yang gak jelas junjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya di generasi muda,” lanjut Sugiat.
Ia juga mengingatkan pentingnya masyarakat memilih guru agama yang tepat agar tidak terpengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Enggak jelas guru ngajinya siapa, malah mengambil ideologi yang sesungguhnya itu enggak lebih luhur, enggak lebih mulia daripada Pancasila,” imbuhnya.
Untuk menjaga keberadaan Pancasila, Sugiat menyatakan dukungan penuh DPR RI terhadap program BNPT, termasuk memperbanyak diskusi serupa hingga ke tingkat desa.
“Sekali lagi, izin Pak (Ketua) BNPT, diperbanyak acara seperti ini. Tadi dikatakan bahwa asas (misi Asta Cita) kita Pak Prabowo adalah yang pertama pemantapan ideologi, yang terakhir, yang ke delapan adalah penguatan semangat toleransi,” kata Sugiat.
Ia juga menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung BNPT melalui legislasi dan penganggaran.
“Kami (DPR) punya fungsi legislasi membuat undang-undang, kalau perlu penguatan undang-undang, kita dukung. Kita juga punya fungsi budgeting, penganggaran. Kalau masih kurang anggarannya, kita tambah langsung,” ujarnya.
Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan bentuk implementasi misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kegiatan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Pak Prabowo, di mana yang pertama itu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia,” jelas Eddy.
Ia juga menambahkan, sesuai arahan Prabowo, BNPT akan memperbanyak diskusi hingga ke desa-desa untuk merawat toleransi antarumat beragama.
“Jadi, harus melihat kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan oleh masyarakat. (Diadakan) sampai ke level desa. Beliau (Prabowo) kemarin memberi pesan seperti itu,” tambah Eddy.
Eddy menitipkan pesan kepada para pemuka agama yang hadir untuk terus memperhatikan kerukunan umat beragama di kelompok masing-masing dan di masyarakat luas.
