Wakil Ketua MPR: Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Kerja Harus Diselesaikan Prabowo-Gibran
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat mengatakan, pengendalian harga pangan, ketersedian pangan, dan lapangan kerja menjadi masalah yang harus dicermati pemerintahan Prabowo-Gibran untuk diselesaikan.
Ia mengatakan, penanganan tiga hal utama itu sangat diperhatikan publik dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Tiga hal utama semuanya bermuara pada masalah ekonomi. Bagaimana harga, ketersediaan pangan, masalah lapangan pekerjaan, kita tahu persis tingkat pengangguran juga makin meningkat, saya kira ini adalah salah satu hal yang harus sangat dicermati oleh pemerintahan ke depan untuk diselesaikan," kata Lestari dalam acara rilis hasil Survei Indikator Politik terkait keyakinan dan ekspektasi publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (27/10/2024).
Lestari juga mengatakan, dukungan dari mayoritas publik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran menjadi modal untuk membuktikan kinerja.
Ia juga mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran menyelesaikan pekerjaan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, salah satunya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
"Bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, misalnya yang berhubungan dengan pengesahan RUU PPRT, memang adanya di DPR sekarang," ujarnya.
Lebih lanjut, Lestari mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto secara umum memastikan pemerintahan dapat bergulir dengan baik dan mengarah terhadap perbaikan.
Meski demikian, ia menilai, tetap akan ada ketimpangan antara pencapaian dan ekspektasi publik.
"Saya rasa tetap ada gap yang harus diperhatikan antara ekspektasi dan nanti bagaimana pencapaiannya karena 100 hari itu tidak lama ya, 3 bulan itu tidak lama dengan sejumlah perubahan termasuk nomenklatur kabinet," ucap dia.
Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan bahwa mayoritas responden yakin Presiden Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.
Hal ini terlihat dari jejak pendapat yang dilakukan Indikator Politik kepada 1.200 orang di Seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024, atau menjelang Prabowo Subianto dilantik menjadi orang nomor satu di Tanah Air.
"Survei tanggal 10 sampai 15 Oktober itu menunjukan tingginya ekspektasi dan public confidence atau keyakinan publik terhadap kepemimpinan Prabowo, " kata Direktur Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis surveinya, Minggu (27/10/2024).
Dari data Indikator, sebanyak 19,7 persen responden sangat yakin Prabowo Subianto mampu memimin Indonesia dengan baik.
Sementara itu, ada 65,6 persen publik yang cukup yakin Ketua Umum Partai Gerindra itu mampu memimpin Tanah Air dengan baik.
Namun, ada 11,6 persen publik yang kurang yakin terhadap kepemimpinan Prabowo dan ada 0,6 persen yang tidak yakin sama sekali terhadap kepemimpinan eks Menteri Pertahanan (Menhan) itu memimpin Indonesia.
Di sisi lain, ada 2,6 persen publik yang disurvei tidak tahu atau tidak jawab pertanyaan "Seberapa yakin bapak, ibu Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia ke depan lebih baik dari sekarang?" tersebut.
Sebagai informasi, survei nasional ini dilakukan terhadap 38 provinsi yang ada di Indonesia ini dilakukan dengan multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
