Wamendagri Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Jelang Pilkada Serentak 2024
KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Aspek tersebut penting untuk dilakukan, mengingat gelaran Pilkada 2024 akan melibatkan banyak pihak dan berlangsung di semua daerah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Gorontalo, Kamis (14/11/2024).
“Hari ini kita sedang berhadapan dengan momentum yang baru pertama kali dihadapi yaitu Pilkada Serentak, yang faktanya paling rumit di dunia. Dengan jumlah kandidat pasangan calon kepala daerah yang banyak, dengan risiko potensi politik yang tinggi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).
Bima menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya, potensi konflik Pilkada di level masyarakat akar rumput cenderung sulit diselesaikan dalam waktu cepat.
“Hal ini berbeda dengan di level elite yang cenderung lebih mudah diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima mengajak jajaran Pemprov Gorontalo untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dalam menyambut pesta demokrasi tersebut.
“Stabilitas politik ini harus terjaga sampai tingkat akar rumput. Semua potensi, persoalan, harus betul-betul kita lakukan mitigasi,” ajaknya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut dia, telah membangun layanan Desk Pilkada yang berfungsi untuk memantau potensi konflik yang terjadi di daerah.
“Data yang dihimpun dalam Desk Pilkada juga dapat di-update secara real time dan dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, peluang terjadinya konflik dapat segera dicegah,” tambahnya.
Tak lupa, Bima turut menekankan agar jajaran aparatur sipil negara (ASN) di seluruh daerah bersikap netral dalam menyambut Pilkada 2024. Sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jadi, hal seperti ini harus diantisipasi. Ini yang kami sampaikan tadi, melakukan mitigasi, mencegah terjadinya potensi konflik yang berlarut, yang berkepanjangan,” ujarnya.
