Wamendagri Bima Arya Apresiasi Kemajuan dan Inklusivitas Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya
KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya yang telah memberikan beragam pilihan layanan secara digital bagi masyarakat. MPP Kota Surabaya juga inklusif karena memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lansia, dan disabilitas.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan peninjauan di Jalan Tunjungan Nomor 1-3, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).
“Jadi saya kira ini tempat belajar yang sangat baik, enggak usah jauh-jauh ke luar negeri dan teman-teman kepala daerah silakan belajar ke Surabaya untuk melihat bagaimana pemerintah Surabaya membangun sistem digital pelayanan publik yang betul-betul maju,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat.
Bima menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta berbagai sekolah untuk memfasilitasi layanan literasi digital kepada para siswa.
“Anak-anak bisa menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk belanja, termasuk juga untuk makan. Artinya ini bagian dari literasi digital. Ini penting, kalau kita menuju e-government, maka literasi itu harus sedini mungkin dan dilakukan oleh semua,” ujarnya.
Daerah lain, lanjut dia, diharapkan dapat melakukan praktik yang telah dikembangkan oleh MPP Kota Surabaya. Inovasi tersebut dapat menjadi upaya untuk mengembangkan pelayanan pemerintah secara digital.
“Nanti kita bisa duplikasi, di-scale up, ditarik nasional. Praktik baik di Surabaya ini yang bisa diangkat tingkat nasional, ya tidak menutup kemungkinan bisa didorong untuk diterapkan secara nasional,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengunjungi Surabaya Kriya Gallery (SKG) yang merupakan terobosan yang baik untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan enengah (UMKM). Konsep SKG semakin menawan dengan sentuhan kekinian dan beragam produk yang layak dicoba.
“Ya lagi ini praktik baik, best practice yang layak untuk diadopsi diduplikasi kota lain di Indonesia. Jadi pemberdayaan UMKM dengan cara kekinian yang terkonsep dan terintegrasi dengan layanan,” ujarnya.
