Wamendagri: Sudah Ada 337 Usulan Pembentukan DOB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan telah menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Bima Arya menjelaskan bahwa jumlah itu meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, enam pemekaran daerah istimewa, dan lima pemekaran otonomi khusus.
"Tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya," kata Bima Arya ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari Antaranews.
Menanggapi usulan tersebut, dia mengatakan, diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium karena menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan DOB.
Diketahui, pemerintahan sebelumnya di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan moratorium terkait pemekaran daerah.
"Hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi harus melibatkan banyak pihak,” ujar Bima Arya.
"Apakah tetap di provinsi, apa kota/kabupaten, dan bagaimana sistem pemilihannya, kami sampaikan bahwa kami memberikan ruang kepada semua untuk memberikan masukan terkait dengan perbaikan sistem,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Bima Arya menyampaikan bahwa Kemendagri menerima banyak sekali permintaan agar moratorium DOB dihentikan seiring dengan banyaknya permintaan pemekaran daerah.
"Berapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB tadi," kata Bima saat rapat berlangsung dengan Komite I DPD RI.
Jika kebijakan moratorium dicabut, menurut dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
Sebab, dia mengatakan, banyak DOB yang dapat dikatakan tidak memenuhi target lantaran pembiayaan dan ketergantungan pada pusat cukup besar, tetapi tidak berkembangan sesuai dengan target pemekaran daerah yang diharapkan.
"Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. Nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang," ujarnya.
Di satu sisi, menurut dia, pembiayaan program-program prioritas nasional tengah membutuhkan banyak anggaran. Contohnya, dalam mendukung kedaulatan pangan.
"Tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan-kebijakan nasional tadi,” kata Bima Arya.
Namun, dia menggarisbawahi bahwa sejumlah daerah memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya yang terlalu luas.
“Jadi, beberapa daerah memerlukan kajian khusus yang panjang, tapi beberapa daerah itu sudah ada kajiannya, dan sudah matang, dan tinggal diambil keputusan," ujar Bima Arya.
