Wamendagri Tekankan Pemda Waspadai Kenaikan Harga Pangan Nataru
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Bima mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, termasuk bawang merah, bawang putih, cabai merah, telur ayam ras, dan minyak goreng.
"Jadi, ini adalah kenaikan angka kabupaten/kota di beberapa komoditas tadi yang disampaikan oleh Ibu Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala BPS. Kita lihat tadi seperti yang disampaikan di beberapa provinsi mencatat angka yang tinggi untuk IPH (Indeks Perkembangan Harga)," ujar Bima Arya dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).
Dia menjelaskan bahwa menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Natal, biasanya terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dari masyarakat, yang berdampak pada kenaikan harga.
Oleh karena itu, kondisi ini perlu diantisipasi oleh Pemda dengan langkah konkret, seperti menggelar operasi pasar dan mengadakan gerakan pangan murah.
"Peningkatan permintaan masyarakat inilah yang harus kita antisipasi agar stoknya selalu ada. Jadi mohon dilanjutkan tadi upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain," imbuhnya.
Bima juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengendalikan inflasi.
Kota tersebut telah menerapkan strategi 4 K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, dengan melibatkan pihak terkait.
Dia berharap strategi tersebut dapat dicontoh oleh daerah lainnya.
Lebih lanjut, Bima menekankan enam langkah konkret yang harus dilakukan Pemda, antara lain melaksanakan operasi pasar murah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas, melakukan gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memberikan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut data yang diperoleh Kemendagri per 23 Desember 2024, baru 40 Pemda yang menjalankan enam langkah konkret tersebut.
Sementara itu, 158 Pemda telah melakukan empat hingga lima langkah konkret, dan 266 Pemda melaksanakan satu hingga tiga upaya dalam menangani inflasi.
"Dalam catatan kami, ada yang belum melakukan sama sekali, ada 50 Pemda yang belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi. Jadi mohon atensi Bapak/Ibu," tandasnya.
