Wamenkeu Beberkan Agenda 100 Hari Kerja, Konsolidasikan Astacita di APBN 2025
MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebutkan agenda 100 hari kerjanya berkaitan dengan mengkonsolidasikan Astacita dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
"Pokoknya semua program Astacita akan kami konsolidasikan dalam APBN 2025 yang sudah disetujui DPR," ujarnya di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).
Astacita merupakan program unggulan yang diusung Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, Anggito menyampaikan, kementeriannya bakal memastikan penyerapan APBN 2024 tercapai sesuai target pemerintahan sebelumnya.
"Kami akan mengkoordinasikan dengan kementerian-kementerian lainnya (terkait penyerapan APBN 2024)," imbuhnya.
APBN 2025 disepakati pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 19 September 2024.
KOMPAS.com/Egadia Birru Presiden Prabowo Subianto menyapa warga ketika bertolak dari Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu (27/10/2024).
APBN perdana pemerintahan Prabowo-Gibran itu disahkan setelah pembahasan intens antara pemerintah dan DPR sekitar 4 bulan.
Seluruh fraksi di DPR menyetujui pengesahan APBN 2025.
Dari sembilan fraksi, hanya satu fraksi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, yang menerima dengan memberi catatan (minderheit nota) sejumlah 37 poin, di antaranya, agar pemerintah bekerja lebih keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun depan.
Berdasarkan postur anggarannya, pemerintah mematok target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan (Rp 2.490,9 triliun), penerimaan negara bukan pajak/PNBP (Rp 513,6 triliun), dan penerimaan hibah (Rp 581,1 miliar). Ini pertama kali target pendapatan menembus Rp 3.000 triliun.
Sementara, belanja negara ditargetkan Rp 3.621,3 triliun. Besaran itu naik sekitar 8,9 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.
Dengan begitu, defisit APBN 2025 melebar hingga 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), hampir menyentuh batas aman defisit 3 persen terhadap PDB.
Dalam prosesnya, APBN sempat berubah beberapa kali untuk mengakomodasi dan menambah anggaran bagi program prioritas Prabowo-Gibran (quick win).
Belanja pun naik dibandingkan rancangan awal, dari Rp 3.613 triliun menjadi Rp 3.621,3 triliun.
Program quick win itu memerlukan anggaran Rp 115 triliun, terdiri atas program Makan Bergizi Gratis (Rp 71 triliun), renovasi sekolah (Rp 20 triliun), program ketahanan pangan (Rp 15 triliun), membangun sekolah unggulan terintegrasi (Rp 4 triliun), pemeriksaan kesehatan gratis (Rp 3,2 triliun), dan pembangunan rumah sakit di daerah (Rp 1,8 triliun).
Demi menambah anggaran belanja bagi program Prabowo itu, pemerintahan presiden sebelumnya Joko Widodo mengerek target setoran PNBP sebanyak Rp 8,26 juta sehingga total belanja di APBN menjadi Rp 3.621,3 triliun.
Kemudian, pemerintah juga menggeser dan memakai sejumlah pos cadangan belanja, termasuk cadangan belanja untuk pendidikan dan transfer ke daerah.
