Wamenko Polkam: 4 Provinsi di Papua Masuk Daerah Rawan Tinggi Terkait Pilkada
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa masing-masing lembaga sudah memetakan daerah-daerah rawan di Indonesia menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Ada tiga kategori, yakni daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang, dan daerah rawan rendah.
Dari pemetaan tersebut, tercatat empat provinsi di Papua masuk dalam kategori daerah rawan tinggi karena masih ada masalah sosial, sehingga perlu perhatian bersama.
“Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” kata Wamenko Lodewijk dalam keterangannya yang dibagikan Humas Kemenko Polhukam RI, Rabu (30/10/2024).
Lodewijk mengatakan itu saat memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada serentak 2024, hari ini.
Ia menyampaikan, Pilkada merupakan program penting yang beririsan dengan 8 program cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” ujar dia.
Tentunya, kata Wamenko, Kemenko Polkam sangat peduli bagaimana Pilkada berjalan secara kondusif, aman dan lancar, sehingga tidak terjadi konflik.
“Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” katanya.
Mantan Wakil Ketua DPR ini juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan operasi intelijen terpadu agar tercipta early warning system, sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal.
Selain itu, pihaknya juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengawasi masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoaks, serta netralitas ASN, TNI/Polri.
Menurut Lodewijk, netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Wamenko Polkam.
“Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melihat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” ucap dia.
