Wamenko Polkam: Pilkada Beririsan dengan 8 Program Cepat Pemerintahan Prabowo
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 merupakan satu dari delapan program cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Lodewijk saat memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada serentak 2024, Rabu (30/10/2024).
"Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” kata Wamenko Lodewijk dalam keterangan resmi dari Humas Kemenko Polhukam, Rabu.
Tentunya, kata Lodewijk, Kemenko Polkam sangat peduli agar Pilkada berjalan secara kondusif, aman dan lancar, sehingga tidak terjadi konflik.
"Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” katanya.
Terkait dengan daerah-daerah rawan, mantan Wakil Ketua DPR ini menyampaikan, masing-masing lembaga sudah memetakan.
Ada tiga kategori, yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang, dan daerah rawan rendah.
Nantinya, lanjut Lodewijk, masing-masing daerah tersebut memiliki perhatian yang berbeda.
Misalnya saja di Papua, ada 4 provinsi yang masuk dalam kategori daerah rawan tinggi. Karena memang di sana masih ada daerah yang memiliki masalah sosial, sehingga perlu perhatian bersama.
“Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” ujar Lodewijk.
Ia juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan operasi intelijen terpadu agar tercipta early warning system, sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal.
“BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,” ucapnya.
Kemenko Polhukam juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengawasi masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoaks, serta netralitas ASN, TNI/Polri.
Menurut Lodewijk, netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata dia.
“Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melihat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” ujarnya.
