Warga dan DPRD Ketapang Kalbar Minta Kepala Daerah Terpilih Segera Dilantik
KETAPANG, KOMPAS.com - Sejumlah masyarakat dan DPRD Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) meminta pemerintah segera melantik kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua DPRD Ketapang Mathoji mengatakan, dengan menyegerakan pelantikan kepala daerah akan berdampak positif bagi jalannya pembangunan di daerah.
"Jika pelantikan dipercepat, maka jalannya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin maksimal, itu yang kita semua harapkan," kata Mathoji kepada wartawan, Senun (20/1/2025).
Mathoji menerangkan, di Kalbar khususnya di Kabupaten Ketapang tidak ada gugatan di MK.
Begitu pula secara keseluruhan di Indonesia, jumlah daerah yang tidak memiliki sengketa jauh lebih banyak dibandingkan yang bersengketa.
Mathoji berharap segera ada solusi dan keputusan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa daerah yang tidak memiliki sengketa di MK bisa diprioritaskan pelantikan lebih awal.
“Artinya ini harus menjadi pertimbangan agar kepentingan daerah yang banyak, tidak tergadaikan oleh daerah yang bersengketa,” ungkap Mathoji.
Sementara itu, warga Ketapang, Datok Lawai mengatakan, alasan penundaan l harus jelas, kalau cuma soal keseragaman, apakah itu lebih penting daripada kepentingan daerah dan masyarakat.
Lawai melanjutkan, penundaan ini justru dapat menciptakan ketidakpastian dan merugikan daerah serta masyarakat.
"Padahal kepala daerah tidak ada sengketa dan sudah melalui tahapan penetapan sebagai kepala daerah terpilih, memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan, begitu juga masyarakat yang berharap program-program positif dapat segera di realisasikan," ucap Lawai.
Menurut Lawai, masyarakat ingin segera melihat janji-janji kepala daerah terpilih direalisasikan. Sehingga pemerintah pusat harus konsisten dan tidak menunda proses ini.
Warga lainnya, Yudo Sudarto berharap Presiden Prabowo segera memastikan jadwal pelantikan kepala daerah dan jangan ada perubahan atau penundaan.
"Kewenangannya di Bapak Presiden, harapan kami untuk daerah yang tidak ada sengketa bisa dijadwalkan dilantik sesuai dengan aturan sebelumnya,” ujar Yudo.
