Warga Gili dan Walhi NTB Sebut Krisis Air Bersih Tiga Gili di Lombok Utara Makin Parah
KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB dan warga tiga Gili di Lombok Utara atau Gili Matra (Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan) menyebutkan krisis air bersih semakin parah.
Hal itu disampaikan warga saat mereka melakukan hearing ke Gedung DPRD Lombok Utara, Senin (11/11/2024).
"Tidak hanya krisis air bersih tetapi juga kerusakan lingkungan makin parah di tiga Gili tersebut."
"Sejak 2021 kami telah mengajukan petisi menolak aktivitas PT Tiara Cipta Nirwana (PT TCN) yang menyebabkan kerusakan lingkungan di tiga gili ini," ungkap Masrun, perwakilan warga tiga Gili.
Dia menyebutkan bahwa Gili Meno merupakan ikon pariwisata NTB saat ini tengah menghadapi ancaman besar akibat aktivitas PT TCN yang dianggap merusak lingkungan.
Sebab, perusahaan tersebut melakukan penyulingan air dan membuang limbahnya ke laut, serta mengabaikan hak masyarakat lokal.
Operasional PT TCN dituding menyebabkan pencemaran berat pada ekosistem laut, merusak terumbu karang, dan mengancam mata pencaharian warga serta industri pariwisata setempat.
Atas dasar itu, kata Masrun, warga Gili Meno bersama Walhi NTB melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Mereka mendorong DPRD melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
"Banyak ternak mati akibat dehidrasi karena kekurangan air. Bukan hanya sapi warga juga merasakan dampak krisis air bersih, karena distribusi air tandon tidak memadai dan memicu konflik antarwarga," kata Masrun.
Warga mendesak pemerintah menyalurkan pipa air dari Gili Air ke Gili Meno dan Gili Trawangan, untuk mengatasi krisis air bersih.
Amri Nuryadin, Direktur Walhi NTB, mengatakan krisis air bersih yang melanda Gili Meno semakin parah. Warga kini harus membeli air dari luar pulau.
Sementara itu limbah penyulingan PT TCN mengandung salinitas tinggi yang mencemari laut dan mempercepat kerusakan terumbu karang.
Warga merasa yang mereka hadapi saat ini bukan lagi krisis air bersih tetapi kejadian darurat.
Sebab, puluhan ternak seperti sapi, kambing mati akibat dehidrasi. Sisanya terpaksa mereka jual murah.
"Kami juga menyoroti kerusakan ekosistem bawah laut akibat pembuangan limbah PT TCN."
"Bahwa izin pemanfaatan ruang laut perusahaan tersebut telah dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), akan tetapi perusahaan tersebut tetap beroperasi," ujar Amri.
Ia juga memaparkan investigasi yang dilakukan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang juga menemukan bahwa limbah tersebut telah mencemari perairan, membahayakan ekosistem laut yang vital bagi keanekaragaman hayati dan pariwisata.
"Padahal sudah ada perintah penghentian operasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT TCN tetap melanjutkan aktivitasnya."
"PT TCN harus segera menghentikan seluruh aktivitasnya di Gili Meno dan Gili Trawangan."
"Krisis di Gili Trawangan dan Gili Meno menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi lingkungan dan hak masyarakat atas air bersih," ungkap Amri.
Pencabutan izin oleh KKP adalah langkah yang tepat tetapi harus diikuti atau disertai dengan penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap perusahaan yang terus beroperasi secara ilegal.
"Melihat pelanggaran dan pencemaran yang jelas jelas dilakukan, perusahaan ini seharusnya dihentikan total dan perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang telah ditimbulkan."
"PT TCN harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dan diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah rusak."
"Kegiatan rehabilitasi ini harus melibatkan ahli biologi kelautan dan masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan ekosistem di masa depan," ujarnya.
Menanggapi tuntutan warga, anggota DPRD Lombok Utara Nasrudin mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan rapat dengan sektor terkait pada Rabu (13 /11/2014) atau Kamis (14/11/2024).
Ditekankannya bahwa KKP telah menolak izin PT TCN sebanyak tiga kali. Namun, kendala muncul akibat kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan yang sulit dibatalkan.
Solusi jangka pendek yang ditawarkan adalah mendorong PDAM meningkatkan suplai air ke Gili Meno dan solusi jangka panjangnya adalah pembangunan pipa bawah laut dari Gili Air ke Gili Meno dan Gili Trawangan.
"DPRD telah menolak kerja sama ini sejak 2020 dan mendesak pemerintah segera melunasi biaya pengangkutan air tandon, serta meminta BPBD Lombok Utara menyalurkan air bersih darurat ke Gili Matra," kata Nasrudin.
Pada akhir pertemuan tersebut, warga Gili meminta pemerintah melanjutkan proyek pemasangan pipa air di bawah laut untuk mengalirkan air dari pengunungan.
