Wihaji Tegaskan BKKBN Tetap Ada, Menyatu dalam Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tetap ada.
Badan ini naik kelas menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kabinet Merah Putih.
"Di dalam Perpres 139 dan 140 kan nomenklaturnya namanya kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga/kepala BKKBN. Jadi masih menyatu, yang dulu badan sekarang menjadi kementerian, nomenklaturnya menjadi kementerian," kata Wihaji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Kendati begitu, menurutnya, tetap ada perbedaan antara BKKBN dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Perbedaan keduanya, kata dia, akan ada di aspek koordinasi, komunikasi, dan kewenangannya.
"Saya kira nanti banyak hal. Tingkat koordinasinya, tingkat komunikasinya, kewenangannya. Kemudian koordinasi antar kementeriannya, saya kira ini akan beda karena memang kalau dulu badan, sekarang kementerian," ungkap dia.
Begitu juga soal tanggung jawab menteri. Wihaji mengatakan bahwa tanggung jawabnya kini langsung ke presiden, tidak seperti dulu ketika Kepala BKKBN harus melalui perantara Menteri Kesehatan.
"Kalau sekarang langsung ke presiden karena SK (surat keputusan) kita dari presiden," ujar dia.
Di lain sisi, ia menjelaskan soal tugas Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang lebih kurang sama ketika masih menjadi Badan.
Namun, dia meyakini tekanannya akan berbeda.
"Kalau tugas hampir sama, cuma tentu tingkat tekanannya beda. Kemudian koordinasinya beda. Kemudian kita juga dibantu oleh wamen tentu menambah daya program untuk ke depannya," ujar Wihaji.
Terakhir, ia menegaskan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan berkantor di BKKBN.
"Sama, kantor BKKBN," katanya.
Presiden Prabowo Subianto menambah sejumlah kementerian yang tidak ada sebelumnya pada pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Salah satu kementerian baru itu adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dipimpin oleh Menteri Wihaji, mantan Bupati Batang.
