Yasonna Minta Pemerintah Tak Lagi Nitip UU Kejar Tayang
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly meminta pemerintah tak lagi membuat undang-undang secara kejar tayang dan menjadikan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai lembaga yang hanya menerima "titipan" undang-undang.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Yasonna, yang juga merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM, dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin (4/11/2024).
Supratman, yang merupakan politikus Gerindra, pernah menjabat sebagai Ketua Baleg saat Yasonna menjadi menteri.
Dalam kesempatan itu, Yasonna menekankan pentingnya pembahasan undang-undang yang lebih mendalam ke depannya.
"Karena Pak Menteri ini mantan Ketua Baleg, kita sering membahas undang-undang bersama. Ada keinginan agar pembahasan undang-undang ke depannya lebih dalam, tidak kejar tayang, karena potensialnya bisa menimbulkan banyak soal," ungkap Yasonna.
Ia pun menyinggung soal pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, yang baru-baru ini digugat oleh buruh dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Kita punya pengalaman, Pak Menteri, membahas Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan gugatan dari buruh tentang ini," tambahnya.
Politikus PDI-P ini juga menjelaskan, ketika ia menjadi anggota Baleg DPR RI sebelum menjabat sebagai menteri, setiap rancangan undang-undang selalu melalui proses pembahasan yang panjang, mencakup aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis.
"Sebagai orang yang sangat berpengalaman di Baleg, tentu kita menitipkan kepada pemerintah melalui Pak Menteri, ke depannya kita harapkan cara-cara pembahasan perundang-undangan lebih mendalam, kecuali untuk revisi-revisi singkat," ungkapnya.
"Saya ikut serta dalam pemerintahan 10 tahun kurang 3 bulan, jadi saya tahu benar soal kejar tayang ini. Juga teman-teman, kalau kita mau jujur, titipan-titipan rencana undang-undang dari pemerintah ke DPR, ini kan dibuka saja lah," ujar dia.
