Yenny Wahid Minta PPN 12% Dihentikan: Jika Gus Dur Ada, Akan Bersama Rakyat
Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, menyoroti rencana kenaikan PPN 12%. Yenny meminta agar kebijakan ini bisa dihentikan.
Mulanya Yenny menjelaskan masyarakat saat ini tengah menghadapi tantangan yang besar terkait harga kebutuhan pokok yang melonjak. Dia juga menyinggung jumlah kelas menengah yang turun kelas.
"Saat ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang," ujar Yenny dalam peringatan Haul ke-15 Gus Dur di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).
Selanjutnya, Yenny menjelaskan menurut ahli ekonomi, konsumsi domestik merupakan penopang terbesar perekonomian dalam negeri. Yenny menyinggung pemerintah yang justru malah menaikkan PPN hingga 12%.
"Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%," ucap Yenny.
Yenny pun mempertanyakan keputusan pemerintah terkait kenaikan PPN 12%. Dia turut membandingkan dengan kebijakan-kebijakan menyangkut ekonomi di beberapa negara lain.
"Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya," jelas Yenny.
Yenny lantas menyampaikan jika sang ayah, Gus Dur, masih ada, maka akan berada di pihak rakyat. Dia menekankan upaya pemerintah dalam menekan angka korupsi bukan dengan cara membebani rakyat dengan kenaikan pajak.
"Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi bukan malah rakyat yang harus dibebani," imbuhnya.
Selain itu, Yenny juga mengungkap jika Gus Dur merupakan sosok yang senantiasa menjunjung tinggi demokrasi. Dia menyebut salah satu keputusan terbesar Gus Dur saat memimpin Indonesia yakni memisahkan Polri dengan TNI.
"Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan," ungkap Yenny.
