Berita-Indo

Kemenlu Siapkan Aspek Teknis untuk Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

Kemenlu Siapkan Aspek Teknis untuk Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mempersiapkan teknis evakuasi korban perang Gaza, Palestina, ke Indonesia.

Untuk tahap pertama, rencananya ada 1.000 warga Gaza yang akan dievakuasi, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Di tingkat nasional, Kemenlu juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaannya sejak keberangkatan dan kepulangan warga Palestina," ucap Sugiono dalam keterangan pers, Kamis (10/4/2025).

Jejak Kasus Pelat Dinas Kemenhan Dipakai Bukan oleh Pegawai, Dikloning Usai Pensiunan Jual Mobil

Jejak Kasus Pelat Dinas Kemenhan Dipakai Bukan oleh Pegawai, Dikloning Usai Pensiunan Jual Mobil

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons kabar mobil dinas Kemenhan yang diduga digunakan untuk perilaku tidak pantas di pinggir jalan dengan memesan pekerja seks komersial (PSK).

Ia menyebutkan bahwa pelat dinas Kemenhan yang terpasang di mobil tersebut terindikasi sudah diduplikasi atau dikloning.

"Setelah kita telusuri, indikasi sementara yang memang kita temukan adalah indikasi pengkloningan atau penggunaan nomor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Frega yang ditemui di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Pajak Corolla-nya Nunggak 9 Tahun, Warga Serang Cuma Bayar Rp 980.000 karena Pemutihan

Pajak Corolla-nya Nunggak 9 Tahun, Warga Serang Cuma Bayar Rp 980.000 karena Pemutihan

()

SERANG, KOMPAS.com - Riyanda (29), seorang pemilik mobil tua asal Ciceri, Kota Serang, memanfaatkan program pemutihan pokok dan denda pajak kendaraan yang diluncurkan oleh UPTD Samsat Kota Serang, Banten.

Mobil Toyota Corolla DX tahun 1980 miliknya telah menunggak pajak selama sembilan tahun.

Dengan adanya program yang diinisiasi oleh Gubernur Banten, Andra Soni, Riyanda hanya perlu membayar sebesar Rp 982.000 untuk menghidupkan kembali pajak mobil yang dibelinya pada tahun 2013.

Sebelumnya, total tunggakan pajak dan denda yang harus dibayar bisa mencapai belasan juta rupiah, jumlah yang menurut Riyanda tidak mampu dilunasinya.

Kemenhan-TNI Siap Dukung Evakuasi 1.000 Warga Gaza jika Diperintah Prabowo

Kemenhan-TNI Siap Dukung Evakuasi 1.000 Warga Gaza jika Diperintah Prabowo

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Info Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyatakan, Kemenhan dan TNI siap mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.

Kendati demikian, Frega menekankan bahwa proses evakuasi baru akan dilakukan jika memang sudah ada perintah langsung dari Presiden kepada Kemenhan dan TNI.

"Tentunya, kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden. Apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi, termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemenhan dan TNI tentunya siap," kata Frega di Kantor Kemenhan RI, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Benarkah Efek Tarif Trump Picu Badai PHK RI? Ini Kata Kemnaker

Benarkah Efek Tarif Trump Picu Badai PHK RI? Ini Kata Kemnaker

()

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia, buntut kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, sejauh ini belum ada kajian secara spesifik mengenai dampak kebijakan tarif AS terhadap hubungan industrial dan ketenagakerjaan secara umum.

“Belum ada kajian secara spesifik,” kata Indah kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Hari Pertama Pemutihan, 3.000 Wajib Pajak Serbu Samsat Ciputat hingga Pukul 11.00 WIB WIB

Hari Pertama Pemutihan, 3.000 Wajib Pajak Serbu Samsat Ciputat hingga Pukul 11.00 WIB WIB

()

 

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Hari pertama pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten disambut dengan antusiasme luar biasa dari masyarakat.

Di Samsat Ciputat, Tangerang Selatan, lonjakan jumlah wajib pajak yang datang pada Kamis (10/4/2025) untuk memanfaatkan program ini mencapai ribuan.

“Biasanya sampai pukul setengah sebelas hanya 100 sampai 150 unit, sekarang sudah lebih dari 3.000,” ujar Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Ciputat, Benny Pribadi, saat dikonfirmasi Kompas.com.

Benny mengatakan, data tersebut merupakan yang tercatat hingga pukul 11.00 WIB.

Truk Tabrak Separator Busway di Pancoran, Terguling Saat Dievakuasi Dishub

Truk Tabrak Separator Busway di Pancoran, Terguling Saat Dievakuasi Dishub

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah truk Mitsubishi menabrak separator busway atau jalur Transjakarta di depan Gedung Zurich, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025) pukul 09.00 WIB.

Kendaraan dengan nomor polisi A 9170 PA yang bermuatan minuman kemasan itu dikendarai oleh pria bernama Desi (55), warga Pabuaran, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

“Korban luka ringan satu orang, pengemudi, alami luka pada paha, lecet,” ungkap Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Begini Kondisi TPS Jalan Raya Bogor yang Akan Disulap Menjadi Taman Kota

Begini Kondisi TPS Jalan Raya Bogor yang Akan Disulap Menjadi Taman Kota

()

DEPOK, KOMPAS.com - Tempat pembuangan sementara (TPS) di Jalan Raya Bogor, RW 02 Jalan Haji Nipan, Curug, Cimanggis, Depok, tengah dibersihkan untuk disulap menjadi taman kota oleh Wali Kota Depok Supian Suri.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Kamis (10/4/2025), pembersihan TPS melibatkan 10 personel gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Bidang Taman, Bidang Kebersihan, serta Dinas PUPR.

Para petugas terlihat aktif mengangkut tumpukan sampah yang berada di atas puing tembok pembatas TPS yang sudah hancur.

Prabowo Sahkan Inpres Kopdes Merah Putih, Zulhas Bergegas Bentuk 80.000 Koperasi

Prabowo Sahkan Inpres Kopdes Merah Putih, Zulhas Bergegas Bentuk 80.000 Koperasi

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) bergegas menyiapkan 80.000 koperasi setelah Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. 

Inpres tersebut membahas tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu didapuk Presiden Prabowo untuk menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Harian Kopdes Merah Putih.

“Karena Inpres judulnya kan percepatan, saya diminta [Presiden Prabowo] mengkoordinasi dan nanti akan ditambah dengan Satgas yang akan bertugas harian,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Haedar Nashir: Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jangan Ikut-ikutan Kasih Gelar Profesor Kehormatan

Haedar Nashir: Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jangan Ikut-ikutan Kasih Gelar Profesor Kehormatan

()

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia agar tidak mengobral gelar profesor kehormatan.

"Pesan kami, PTMA jangan ikut-ikutan kasih gelar profesor kehormatan," tegas Haedar dalam sambutannya saat pengukuhan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Prof Dr Jebul Suroso sebagai guru besar, Kamis (10/4/2025).

Pasalnya, menurut Haedar, gelar profesor merupakan sebuah jabatan yang melekat dengan profesi dan institusinya.

"Ini pesan saya, biar pun belum ada SK-nya, anggap ini perintah ketum, demi marwah dan kekuatan PTMA," katanya lagi.

PAN Anggap PDI-P Seperti Nasdem, Dukung Prabowo meski Tak Gabung Kabinet

PAN Anggap PDI-P Seperti Nasdem, Dukung Prabowo meski Tak Gabung Kabinet

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai sikap PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak jauh berbeda dengan Nasdem.

Sebab, kedua partai politik tersebut sama-sama secara terbuka mendukung pemerintahan saat ini, walaupun tidak menempatkan kader-kadernya di Kabinet Merah Putih.

“Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh Nasdem yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahannya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet,” ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).

Menlu Tolak Segala Upaya Relokasi Warga Gaza, Evakuasi Hanya Sementara

Menlu Tolak Segala Upaya Relokasi Warga Gaza, Evakuasi Hanya Sementara

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menolak segala upaya relokasi warga Gaza yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

"Saya menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merelokasi atau memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya. Setiap upaya yang mengubah demografi Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Dia juga menegaskan, upaya evakuasi warga Gaza yang terluka bukanlah relokasi, karena dilakukan untuk sementara waktu saja.

Wamenaker Mendadak Panggil Gojek Cs, Evaluasi Bonus Hari Raya Ojol?

Wamenaker Mendadak Panggil Gojek Cs, Evaluasi Bonus Hari Raya Ojol?

()

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanggil sejumlah perusahaan platform digital untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2025 bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyampaikan, pemerintah dalam pertemuan tersebut meminta perusahaan untuk mengklarifikasi mengenai besaran BHR yang diberikan kepada para mitranya, termasuk soal sejumlah pengemudi yang tidak mendapatkan BHR.

“Kawan-kawan aplikator tadi mengklarifikasi terkait kenapa dapat [BHR] Rp50.000, kenapa tidak mendapatkan juga. Ternyata di mereka itu ada beberapa kriteria,” kata Noel ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Syarat Dapat Rumah Subsidi untuk Wartawan, Wajib Lalui 3 Tahap Ini!

Syarat Dapat Rumah Subsidi untuk Wartawan, Wajib Lalui 3 Tahap Ini!

()

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memberikan bantuan rumah subsidi terjangkau dan layak huni untuk wartawan.

Setidaknya 1.000 rumah subsidi telah disiapkan pemerintah dan akan disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000," ujar Maruarar Sirait pada sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Adapun syarat mendapatkan rumah subsidi untuk wartawan yakni dinilai dari penghasilan dan sertifikasi pekerjaan. Berikut rinciannya.

Kinerja Asuransi Umum Kuartal I/2025, Raksa Pratikara Jabarkan Pencapaian

Kinerja Asuransi Umum Kuartal I/2025, Raksa Pratikara Jabarkan Pencapaian

()

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Raksa Pratikara mencatatkan perolehan premi sebanyak Rp212,9 miliar hingga Kuartal I/2025. Angka tersebut terkoreksi tipis sekitar Rp356 juta atau 0,17% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Edy, Direktur Utama Asuransi Raksa Pratikara mengatakan penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelemahan pada lini bisnis kendaraan bermotor.

“Sebagian besar disebabkan oleh penurunan di lini kendaraan bermotor, terutama dari sumber bisnis perusahaan pembiayaan yang memang menjadi kontributor utama dalam portofolio kami,” kata Edy kepada Bisnis pada Kamis (10/4/2025).

Wajah Baru Tambun Utara, Kian Rapi Usai Ratusan Bangunan Liar Dibongkar Dedi Mulyadi

Wajah Baru Tambun Utara, Kian Rapi Usai Ratusan Bangunan Liar Dibongkar Dedi Mulyadi

()

BEKASI, KOMPAS.com - Wajah Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berubah drastis setelah ratusan bangunan liar (bangli) dibongkar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada pertengahan Maret 2025.

Perubahan paling mencolok terlihat di bantaran Kali Sepak. Sebelumnya, deretan bangunan liar berdiri di sepanjang bantaran kali ini sehingga membuat wajah Tambun Utara begitu kumuh.

Setelah bangunan liar digusur dan dilakukan normalisasi, Kali Sepak terlihat sangat rapi dan lebih lebar. Sampah yang biasanya memenuhi aliran air Kali Sepak kini juga tak terlihat.

Menlu Sugiono: Apabila Disetujui, Indonesia Siap Terima Korban Perang Gaza

Menlu Sugiono: Apabila Disetujui, Indonesia Siap Terima Korban Perang Gaza

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia siap menerima korban perang Gaza, khususnya warga sipil dan anak yatim piatu.

Hal ini dinyatakan Sugiono melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang hendak mengevakuasi korban perang di Gaza, Palestina.

"Apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui, Indonesia juga siap menerima korban perang, terutama warga sipil, untuk melakukan pengobatan dan perawatan di Indonesia," ujar Sugiono dalam keterangan pers, Kamis (10/4/2025).

Dia mengatakan, hal ini sebagai komitmen Indonesia untuk memainkan peran yang lebih luas dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Calo Kredit di Padang Tipu 51 Nasabah, Negara Rugi Rp 1,9 Miliar

Calo Kredit di Padang Tipu 51 Nasabah, Negara Rugi Rp 1,9 Miliar

()

PADANG, KOMPAS.com – Seorang calo kredit usaha rakyat (KUR) berinisial UA (51) di Padang, Sumatera Barat, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah diduga mengelabui 51 nasabah dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,9 miliar.

Penetapan tersangka diumumkan oleh Kejaksaan Negeri Padang, Kamis (10/4/2025), setelah penyelidikan atas laporan masyarakat.

"Saat ini UA telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 1,9 miliar," kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Aliansyah, didampingi Kasi Pidsus Yuliandri dan Kasi Intel Erianto.

Sempat Kena PHK, Kemnaker: 200 Pekerja Yihong Sudah Kerja Lagi

Sempat Kena PHK, Kemnaker: 200 Pekerja Yihong Sudah Kerja Lagi

()

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap, PT Yihong Novatex Indonesia kembali mempekerjakan sekitar 200 lebih buruh dari total 1.126 buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, perusahaan tekstil yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat itu akan secara bertahap mempekerjakan kembali para buruh yang sempat dirumahkan.

“200 orang lebih sudah dipekerjakan kembali. Nanti secara bertahap akan dipekerjakan kembali,” kata Indah kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Industri Unggas Diprediksi Sulit Penuhi Kebutuhan Telur Program MBG Tahun Ini

Industri Unggas Diprediksi Sulit Penuhi Kebutuhan Telur Program MBG Tahun Ini

()

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk menggenjot telur hingga ayam lewat industri unggas membutuhkan waktu dua tahun guna memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintah sedini mungkin harus merencanakan pemenuhan kekurangan telur, termasuk langkah untuk mendorong hilirisasi. 

“Untuk menjawab kebutuhan MBG, hemat saya, harus disiapkan dari sekarang. Industri unggas itu industri biologis yang tidak bisa produksinya digenjot atau diturunkan tiba-tiba, perencanaan butuh 1,5–2 tahun,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Warga Tegas Tolak Pabrik RDF Rorotan, Akan Berjuang agar Lokasi Dipindahkan

Warga Tegas Tolak Pabrik RDF Rorotan, Akan Berjuang agar Lokasi Dipindahkan

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga di sekitar Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, tetap menolak keberadaan pabrik sampah dan berencana untuk memperjuangkan pemindahannya ke lokasi lain.

"Kami coba perjuangkan," ungkap Viant, salah satu warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, dalam wawancara dengan Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Meskipun Viant belum merinci langkah selanjutnya, ia memastikan bahwa warga akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah operasional pabrik, baik melalui aksi unjuk rasa maupun mediasi dengan pihak RDF Rorotan.

Sultan HB X Minta Mangkubumi Panggil KAI dan Warga Lempuyangan

Sultan HB X Minta Mangkubumi Panggil KAI dan Warga Lempuyangan

()

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X berencana mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh warga RW 1 Kampung Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta, terkait polemik dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Sultan menegaskan pentingnya mendengarkan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.

"Saya tidak ada pernyataan nanti akan menimbulkan masalah baru, nanti saja saya dengar dulu dari kedua belah pihak," ungkap Sultan pada Kamis (10/3/2025).

InJourney Catat 7,39 Juta Penumpang Pesawat Selama Periode Diskon Lebaran

InJourney Catat 7,39 Juta Penumpang Pesawat Selama Periode Diskon Lebaran

()

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mencatatkan pertumbuhan minimalis jumlah penumpang pesawat selama diskon tiket pesawat 14% periode Lebaran 2025, 24 Maret - 7 April 2025 di 37 bandara yang dikelolanya. 

Berdasarkan data Posko Pusat Angkutan Lebaran 2025, InJourney Airports melayani 7,39 juta penumpang pada periode tersebut. Angka itu hanya naik 0,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 7,34 juta penumpang. 

KPK Sebut Keluarga Koruptor Tetap Bisa Dijerat Hukum Sesuai UU TPPU

KPK Sebut Keluarga Koruptor Tetap Bisa Dijerat Hukum Sesuai UU TPPU

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, keluarga koruptor tetap bisa dijerat hukum jika turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin keluarga koruptor tetap mendapatkan keadilan.

Tessa mengatakan, keterlibatan dalam TPPU tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Terkait mengenai masalah tidak menyentuh keluarganya, tentunya itu perlu dilihat konteksnya apabila ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga, dan diketahui secara nyata ada mekanisme di undang-undang tindak pidana pencucian uang. Di Pasal 5, di mana ada pihak-pihak yang memang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut," kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Kronologi Terbongkarnya Pabrik Uang Palsu di Bogor, Berawal dari Temuan Tas di KRL

Kronologi Terbongkarnya Pabrik Uang Palsu di Bogor, Berawal dari Temuan Tas di KRL

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbongkarnya pabrik uang palsu di Bogor yang telah mencetak Rp 3,3 miliar uang palsu berawal dari temuan tas mencurigakan di gerbong KRL di Stasiun Tanah Abang.

Kapolsek Tanah Abang Kompol Haris Akhmat Basuki mengatakan, tas mencurigakan itu ditemukan pada Senin (7/4/2025).

“Ada benda tas mencurigakan yang tertinggal di salah satu gerbong kereta tujuan Rangkasbitung,” kata Haris dalam konferensi pers di Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Lepas Warga Kendal ke Jakarta, Mbak Tika: Jangan Bawa Saudara atau Tetangga

Lepas Warga Kendal ke Jakarta, Mbak Tika: Jangan Bawa Saudara atau Tetangga

()

KENDAL, KOMPAS.com - Bupati Kendal, Jawa Tengah, Dyah Kartika Permanasari, atau akrab disapa Tika, melepas 100 warganya yang berpartisipasi dalam program balik rantau gratis.

Acara tersebut berlangsung di Alun-Alun Kendal pada Kamis (10/04/2025).

Dalam kesempatan itu, Tika menjelaskan bahwa pihaknya hanya menyediakan dua mobil untuk program balik rantau kali ini, berbeda dengan arus balik sebelumnya yang menyiapkan tujuh bus.

"Hal ini dikarenakan banyak warga yang sudah pulang ke Jakarta lebih awal," ungkapnya.

Sragen Ajukan Lahan 6.640 Meter Persegi untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Sragen Ajukan Lahan 6.640 Meter Persegi untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

()

SRAGEN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengajukan lahan seluas 6.640 meter persegi di kawasan Karang Tengah, Sragen tepatnya di belakang SPBU Nglangon untuk pembangunan sekolah rakyat.

Lahan itu tengah dalam tahap proses verifikasi faktual oleh Tim Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelum melangkah ke tahap lanjutan yakni proses pembuatan Detail Engineering Design (DED), atau dokumen teknis yang berisi perencanaan rinci untuk sebuah proyek konstruksi.

Tim Prasarana Strategis Kementerian PU yang terdiri dari 4 orang itu telah melakukan survey lokasi pada, Rabu (10/5/2025) siang.

H-1 Deadline, Baru 64% Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan

H-1 Deadline, Baru 64% Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan

()

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 12,65 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan 2024 per 10 April 2025 pukul 00.01 WIB.

Total wajib pajak sendiri sebanyak 19.775.679 atau 19,77 juta. Artinya, 12,65 juta wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan SPT Tahunan setara 63,9% dari total WP.

"Angka ini terdiri dari 12,28 juta SPT Tahunan Orang Pribadi dan 364 ribu SPT Tahunan Badan," ungkap Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

Pengacara Ronald Tannur Korek Informasi Kasus ke Panitera PN Surabaya, Kasih Rp 5 Juta Begitu Dapat

Pengacara Ronald Tannur Korek Informasi Kasus ke Panitera PN Surabaya, Kasih Rp 5 Juta Begitu Dapat

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, disebut memonitor perkara kliennya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak dilimpahkan.

Hal ini diungkap Jurusita Pengganti PN Surabaya, Rini Asmin Septerina, saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengaturan putusan PN Surabaya dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Rini Asmin menjadi saksi untuk terdakwa Lisa Rachmat, eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur.

Cara Cek Pajak Kendaraan Tangerang Banten Secara Online

Cara Cek Pajak Kendaraan Tangerang Banten Secara Online

()

KOMPAS.com - Warga Banten, termasuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dapat melakukan cek besaran tagihan pajak kendaraan motor dan mobil secara online.

Pengecekan besaran biaya pajak kendaraan ini dapat membantu warga Tangerang dan wilayah lainnya di Banten dalam menyiapkan uang tagihan yang harus dibayarkan saat ingin melakukan pemutihan denda pajak kendaraan Banten 2025.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi membuka program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor mulai 10 April hingga 30 Juni 2025.