Berita-Indo

Presiden Korsel Dimakzulkan, Pilpres Digelar 3 Juni 2025

Presiden Korsel Dimakzulkan, Pilpres Digelar 3 Juni 2025

()

SEOUL, KOMPAS.com - Kabinet Korea Selatan diperkirakan akan menetapkan 3 Juni 2025 sebagai tanggal untuk pemilihan presiden baru, setelah pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada minggu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh laporan kantor berita Yonhap pada Senin, 7 April 2025.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, meskipun tidak ada kewajiban hukum, kabinet berencana untuk mengumumkan keputusan tersebut dalam rapat yang dijadwalkan pada Selasa (8/4/2025).

Keputusan ini diperlukan agar kabinet dapat menyetujui hari libur nasional untuk pelaksanaan acara tersebut.

Demi Kenyamanan Daerah, Bupati Jayapura Larang Peredaran Miras

Demi Kenyamanan Daerah, Bupati Jayapura Larang Peredaran Miras

()

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Kabupaten Jayapura, Yunus Wonda, secara resmi melarang penjualan minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di wilayahnya.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Senin (7/4/2025), Bupati Yunus meminta para pengusaha miras untuk segera menghentikan aktivitas penjualan di Kabupaten Jayapura.

"Langkah ini diambil sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura," ujarnya.

Meriahnya Grebeg Syawalan di Klaten, Warga Berebut 1.000 Ketupat

Meriahnya Grebeg Syawalan di Klaten, Warga Berebut 1.000 Ketupat

()

KLATEN, KOMPAS.com - Perayaan grebeg Syawalan di Obyek Wisata Bukit Sidoguro Klaten, Jawa Tengah berlangsung meriah pada Selasa (7/4/2025).

Ribuan warga memadati kawasan itu untuk berebut ketupat.

Grebeg Syawalan dibuka oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Ada 23 gunungan ketupat dan lebih dari 1.000 ketupat siap saji dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol syukur dan kebersamaan.

"Ini menjadi ajang melestarikan tradisi Jawa sekaligus mempererat tali silaturahmi masyarakat," katanya dalam garebeg Syawalan di Klaten, Jawa Tengah, Selasa.

Siap-Siap! Tarif 4 Ruas Tol Kompak Naik Usai Lebaran, Ini Daftarnya

Siap-Siap! Tarif 4 Ruas Tol Kompak Naik Usai Lebaran, Ini Daftarnya

()

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah ruas jalan bebas hambatan bakal mengalami kenaikan tarif tol pada tahun ini. Beberapa di antaranya bahkan telah disosialisasikan untuk dapat mulai naik dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) periode 2023 – 2025 Miftachul Munir sempat menjelaskan bahwa sejumlah ruas itu bakal naik tarif usai periode Lebaran 2025 rampung.

“Ada beberapa ruas yang sebenarnya harusnya sudah naik tarif, tapi belum dinaikkan karena momen Lebaran. [Tahun ini] banyak yang naik tarif,” kata Munir saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Jalan Panjang Pemudik Kembali ke Perantauan sebab Kehabisan Tiket Pesawat...

Jalan Panjang Pemudik Kembali ke Perantauan sebab Kehabisan Tiket Pesawat...

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke tempat perantauan usai mudik Lebaran. 

Amanda (17) salah satunya. Perempuan asal Bengkulu itu terpaksa menempuh perjalanan darat ke Jakarta terlebih dahulu sebelum lanjut ke Yogyakarta menggunakan kereta api.

Sebab, Amanda kehabisan tiket pesawat dan bus untuk kembali ke tanah perantauan. 

“Ini kita dari Sumatera, dari Bengkulu. Naik mobil ke Jakarta dulu karena kehabisan tiket pesawat dan bus,” kata Amanda di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Bantah Larang Wisatawan ke Padar Utara, Ini Klarifikasi Kepala TN Komodo

Bantah Larang Wisatawan ke Padar Utara, Ini Klarifikasi Kepala TN Komodo

()

Labuan Bajo, Kompas.com - Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga memberikan penjelasan terkait membantah adanya pelarangan wisatawan ke Padar Utara.

Hal ini menanggapi pemberitaan di media yang berjudul “Wisatawan Dilarang Masuk Pantai Pulau Padar TN Komodo, Disebut Mau Bangun Hotel.”

Hendrikus menjelaskan, Padar Utara memang tidak termasuk zona pemanfaatan wisata, sehingga pengunjung diarahkan untuk berkegiatan wisata di zona yang memang sesuai dengan peruntukkannya.

“Kalau mau berkegiatan di luar zona wisata, harus menggunakan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi,” jelas Hendrikus dalam klarifikasi tertulis yang diterima pada Senin (7/4/2025).

Prabowo Panggil Gubernur BI dan Wamenperin di Tengah Gejolak Kurs dan Tarif Impor Trump

Prabowo Panggil Gubernur BI dan Wamenperin di Tengah Gejolak Kurs dan Tarif Impor Trump

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Wakil Menteri (Wamen) Perindustrian Faisol Riza dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/4/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Perry tiba lebih dulu sekitar pukul 14.34 WIB, disusul oleh Faisol Riza yang tiba sekitar pukul 15.15 WIB.

Sayangnya, Perry dan Faisol bungkam ketika ditanya mengenai apakah pertemuan bakal membahas tarif resiprokal atau tarif timbal balik AS dan kenaikan kurs rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai Rp 17.000 per dollar AS.

Ayah Aniaya Putri Kandung dengan Pisau di Banjarnegara, Korban Alami Luka Sayat

Ayah Aniaya Putri Kandung dengan Pisau di Banjarnegara, Korban Alami Luka Sayat

()

BANJARNEGARA, KOMPAS.com – Seorang pria berinisial AY (37), warga Desa Kutawuluh, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah, tega menganiaya putri kandungnya sendiri menggunakan pisau dapur.

Akibat perbuatan tersebut, korban yang diketahui berinisial ODL (14), siswi kelas 3 SMP, harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka sayatan di beberapa bagian tubuh.

Kasat Reskrim Polres Banjarnegara, AKP Sugeng Tugino, menjelaskan bahwa insiden kekerasan terjadi di kediaman pelaku pada Sabtu (5/4/2025) sore.

"Bapaknya marah sama anaknya terus tiba-tiba bapaknya mengambil pisau dapur dan melakukan penganiayaan," kata Sugeng saat dihubungi pada Senin (7/4/2025).

Aliran Air Tersumbat dan Pompa Air Mati Jadi Penyebab Banjir di Perumahan Maharta

Aliran Air Tersumbat dan Pompa Air Mati Jadi Penyebab Banjir di Perumahan Maharta

()

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bambang (50), pemilik warung pecel lele di Perumahan Maharta, menyebut, banjir yang kerap terjadi disebabkan oleh tersumbatnya aliran air di kawasan tersebut.

Air tidak bisa mengalir ke saluran pembuangan utama setelah adanya jembatan baru yang dinilai telah menutup aliran air yang melimpah dari kali Perumahan Maharta.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin (tinggiin) enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya kecil," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Perang Dagang Berkobar, Pengamat Wanti-Wanti Risiko Kredit Bank Memburuk

Perang Dagang Berkobar, Pengamat Wanti-Wanti Risiko Kredit Bank Memburuk

()

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor perbankan akan merasakan dampak negatif dari kombinasi sentimen kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menyebut dampak kebijakan tarif Trump dan pelemahan rupiah terhadap bisnis perbankan di Indonesia dapat terlihat dari meningkatnya volatilitas nilai tukar serta tekanan terhadap stabilitas makroekonomi. 

Dia menjelaskan kebijakan tarif Trump yang bersifat proteksionis memicu ketegangan dagang global, terutama antara AS dan China. Hal tersebut menyebabkan arus modal asing keluar dari pasar negara berkembang seperti Indonesia. 

Warga Kembali Berkemah di Depan DPR, Terus Suarakan Penolakan RUU TNI

Warga Kembali Berkemah di Depan DPR, Terus Suarakan Penolakan RUU TNI

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir tiga pekan sejak disahkan, penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI masih terus disuarakan.

Sejumlah warga bahkan menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Senin (7/4/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, tiga tenda didirikan tepat di depan gerbang besi setinggi kurang lebih 2 meter yang membentengi Kompleks Parlemen.

Tenda berwarna merah dan hitam itu dihadapkan ke arah Jalan Gelora.

Di bagian depan tenda digelar tikar-tikar yang menjadi alas bagi belasan pedemo.

Prabowo Soal Tarif Trump: Dia Ingin Membela Kepentingan Nasionalnya

Prabowo Soal Tarif Trump: Dia Ingin Membela Kepentingan Nasionalnya

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, menjadi hak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menerapkan tarif resiprokal atau impor untuk 180 negara.

Sebab, Trump sebagai pemimpin AS tentu ingin membela kepentingan nasionalnya lewat kebijakannya tersebut.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam perbincangan bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Satu hal yang ingin saya sampaikan. Amerika sebenarnya punya hak karena dia ingin membela kepentingan nasional dia. Bayangkan negara-negara lain punya surplus 300 miliar dollar AS, 200 miliar dollar AS, 100 miliar dollar AS. Benar enggak? Kita ini termasuk surplus yang tidak terlalu besar, 18 miliar dollar AS," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).

Kisah Solihin dan Perjuangannya Menjauhkan Anak dari Jakarta demi Masa Depan

Kisah Solihin dan Perjuangannya Menjauhkan Anak dari Jakarta demi Masa Depan

()

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah hiruk-pikuk Stasiun Pasar Senen, di antara para pemudik yang lalu lalang membawa rindu dan harapan, seorang pria paruh baya duduk tenang dengan mata yang menyimpan cerita panjang tentang pengorbanan.

Pria itu bernama Solihin. Selama tiga dekade terakhir, pria berusia 51 tahun ini mengabdikan diri sebagai buruh pabrik di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Namun, di balik kerja kerasnya sebagai tulang punggung keluarga, ada satu keputusan yang tak pernah diubah tidak membawa keluarganya menetap di Jakarta.

Pengusaha Murdaya Poo Meninggal Dunia

Pengusaha Murdaya Poo Meninggal Dunia

()

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengusaha Murdaya Poo meninggal dunia pada Senin (7/4/2025) hari ini.

Kabar duka ini diumumkan oleh Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (DPP Walubi) melalui akun Instagram resminya, @dppwalubi_pusat.

"Segenap Jajaran Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Murdaya Widyawimarta Po, semoga kebajikan semasa hidup mendiang mengkondisikan terlahir di alam Bahagia," tulis Walubi Pusat, Senin.

Murdaya sendiri berstatus sebagai ketua Dewan Pengawas DPP Walubi.

Wartawan Asal Palu Tewas di Hotel Jakbar, Saksi Sebut Ada Perempuan Pesan Ambulans untuk Korban

Wartawan Asal Palu Tewas di Hotel Jakbar, Saksi Sebut Ada Perempuan Pesan Ambulans untuk Korban

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum wartawan asal Palu, Sulawesi Tengah, SW (32), ditemukan tewas di kamar hotel wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, diketahui ada seorang perempuan yang memesan ambulans untuk mengantarkan korban.

Hal itu diungkapkan oleh Subadria Nuka, kuasa hukum dua saksi berinisial SF dan AS. Keduanya merupakan pemilik dan sopir ambulans yang datang ke tempat kejadian perkara (TKP) sesuai pesanan dari perempuan tersebut.

“Kehadiran klien kami di hotel tersebut atas adanya orderan dari seorang wanita yang mengaku teman dekatnya korban,” kata Subadria kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

Penyelundupan 16 Calon PMI Ilegal ke Malaysia Digagalkan, Termasuk 2 Anak-anak

Penyelundupan 16 Calon PMI Ilegal ke Malaysia Digagalkan, Termasuk 2 Anak-anak

()

NUNUKAN, KOMPAS.com – Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarmed 11/Guntur Geni Kostrad berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 16 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang hendak dikirim ke Malaysia.

Penangkapan tersebut terjadi di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara.

"Pada Jumat, 5 April 2025, kami bersama Satgas Intelijen Kodam VI Mulawarman menggagalkan upaya penyelundupan 16 orang CPMI ilegal yang hendak menyeberang ke Tawau, Malaysia melalui pelabuhan tidak resmi di Sebatik," ujar Dansatgas Pamtas RI – Malaysia Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra, melalui pesan tertulis, Senin (7/4/2025).

Obama dan Kamala Kompak Kritik Kebijakan Trump, Termasuk soal Tarif

Obama dan Kamala Kompak Kritik Kebijakan Trump, Termasuk soal Tarif

()

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan mantan Wakil Presiden AS Kamala Harris melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump, termasuk soal tarif resiprokal.

Obama mengatakan, dirinya tidak berpikir bahwa kebijakan Donald Trump tersebut akan baik bagi Negeri Paman Sam.

Dia juga melemparkan kritikan tajam terhadap upaya Trump untuk merombak pemerintah federal, menindak imigrasi dan perbedaan pendapat, serta mengintimidasi outlet berita dan lembaga hukum.

Trauma Dagangannya Terseret Banjir, Pedagang di Joglo Jakbar Tinggikan Warung

Trauma Dagangannya Terseret Banjir, Pedagang di Joglo Jakbar Tinggikan Warung

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga bernama Ujang (45) memilih meninggikan warung kelontong miliknya di Jalan Basoka Raya, Joglo, Jakarta Barat, karena langganan banjir.

"Sekarang saya tinggikan warungnya. Harus antisipasi sendiri, tadinya kan terendam semua," ungkap Ujang saat diwawancarai di lokasi, Senin (7/3/2025).

Ujang mengatakan, sebelum warungnya ditinggikan, barang-barang dagangannya kerap terbawa banjir.

Barang dagangan seperti minuman gelas dan botol itu memang dipajang di depan warung.

Biasanya, Ujang akan memungut dagangannya yang masih layak dijual meski terendam banjir.

 Tiga Pelajar Edarkan Ganja di Merauke, Suplai dari WN Papua Nugini

Tiga Pelajar Edarkan Ganja di Merauke, Suplai dari WN Papua Nugini

()

MERAUKE, KOMPAS.com — Tiga pelajar di Merauke ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja.

Ketiga pelajar tersebut adalah RSG (17), FF (18), dan LM (15), yang diketahui telah mengedarkan ganja selama sekitar satu bulan terakhir.

Kasi Humas Polres Merauke AKP Prih Sutejo menjelaskan bahwa penangkapan bermula pada Jumat malam (4/4/2025), saat RSG dan FF diamankan di Jalan Prajurit 1 Gang 3.

Petugas menemukan 65 linting ganja dari RSG, yang sebagian dibungkus dalam plastik sedang dan besar. 

Kemunculan Buaya di Berau Meningkat Usai Banjir, Kenali Tanda Adanya Buaya

Kemunculan Buaya di Berau Meningkat Usai Banjir, Kenali Tanda Adanya Buaya

()

BERAU, KOMPAS.com – Kemunculan buaya di wilayah permukiman Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali terjadi seiring meningkatnya intensitas hujan dan meluapnya sungai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau mencatat, sedikitnya tujuh laporan kemunculan buaya diterima sejak awal Januari hingga awal April 2025, termasuk satu kasus serangan terhadap warga.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan buaya muncul

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Nofian Hidayat mengatakan, kemunculan buaya kerap terjadi saat banjir karena habitatnya terganggu.

370.000 Pemudik Belum Kembali, Arus Balik di Bakauheni Diprediksi Berlanjut 2 Hari Lagi

370.000 Pemudik Belum Kembali, Arus Balik di Bakauheni Diprediksi Berlanjut 2 Hari Lagi

()

LAMPUNG, KOMPAS.com – Sebanyak 370.308 pemudik tercatat belum kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Arus balik diperkirakan masih akan berlangsung selama dua hari ke depan.

Berdasarkan data PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni per 6 April 2025 (periode 24 jam), total pemudik yang menyeberang ke Sumatera selama arus mudik mencapai 983.082 orang.

Sementara itu, jumlah pemudik yang sudah kembali ke Jawa baru 612.774 orang, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan.

Australia Tak Khawatir Meski Ada Risiko Ekonomi Melemah Dampak Tarif Trump

Australia Tak Khawatir Meski Ada Risiko Ekonomi Melemah Dampak Tarif Trump

()

Bisnis.com, JAKARTA - Australia optimistis mampu mengelola dampak langsung dari tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, meski akan menghadapi penurunan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) seiring dengan perekonomian global yang melambat.

"Kami memperkirakan dampak yang lebih dapat dikelola pada ekonomi Australia, tetapi kami tetap memperkirakan PDB Australia akan terpukul dan kami memperkirakan akan ada dampak pada harga di sini juga," kata Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers dalam konferensi pers dikutip dari Reuters, Senin (7/4/2025).

Prabowo Utus Airlangga ke AS Negosiasi Tarif Impor Trump

Prabowo Utus Airlangga ke AS Negosiasi Tarif Impor Trump

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akan mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk ke Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut diungkapkannya dalam perbincangan dengan enam pemimpin redaksi (pemred) di kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

Ia menugaskan Airlangga untuk menegosiasikan tarif impor sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Kita terus hubungan, negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Kita akan negosiasi," ujar Prabowo yang dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).

Enggan Pindah ke Rusun meski Rumah Langganan Banjir, Warga: Lebih Nyaman di Sini

Enggan Pindah ke Rusun meski Rumah Langganan Banjir, Warga: Lebih Nyaman di Sini

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengaku enggan pindah ke rumah susun (rusun) kendati langganan terdampak banjir. 

Amel (30) salah satunya. Ia mengaku lebih nyaman tinggal di rumahnya yang kerap terendam banjir dibanding harus pindah ke rusun. 

“Saya sudah betah di sini dari kecil. Ibaratnya lebih nyaman juga di sini walaupun banjir,” kata Amel kepada Kompas.com di lokasi, Senin (7/4/2025).

Amel khawatir harus mengeluarkan biaya lebih banyak jika tinggal di rumah susun. 

Pengusaha AS dan Vietnam Kompak Minta Trump Tunda Tarif 46% untuk Vietnam

Pengusaha AS dan Vietnam Kompak Minta Trump Tunda Tarif 46% untuk Vietnam

()

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha Amerika Serikat (AS) dan Vietnam telah meminta Presiden AS Donald Trump untuk menunda penerapan tarif 46% terhadap barang-barang Vietnam, lantaran dinilai sangat tinggi serta merugikan mereka dan hubungan komersial bilateral.

Kamar Dagang dan Industri Vietnam serta Kamar Dagang AS di Hanoi menyampaikan kekhawatirannya dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

“Tarif yang lebih rendah untuk produk yang masuk ke Vietnam dan untuk produk yang sampai ke konsumen Amerika adalah hal yang akan membantu perusahaan AS, ekonomi, dan konsumen,” kata AmCham dan VCCI dalam sebuah pernyataan, dikutip Senin (7/4/2025).

Nego Tarif Trump, Pemerintah Akan Tingkatkan Impor Barang AS hingga Revisi TKDN

Nego Tarif Trump, Pemerintah Akan Tingkatkan Impor Barang AS hingga Revisi TKDN

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia siap meningkatkan volume impor barang dari AS hingga merevisi aturan TKDN.

Langkah tersebut merupakan bagian dari negosiasi atas kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump. Trump sendiri menetapkan tarif bea masuk 32% atas barang impor asal Indonesia.

Airlangga memastikan Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atau tindakan balasan. Indonesia, sambungnya, akan mengambil jalur negosiasi.

Menurutnya, ada beberapa langkah negosiasi yang sedang dikaji pemerintah. Airlangga menyatakan pemerintah Indonesia tidak perlu mengikuti langkah Vietnam yang memutuskan menurunkan bea masuk semua barang impor AS ke 0%.

Mentan Andi Amran Bantah Petani Kesulitan Akses Pupuk Subsidi: Itu Cerita Lama

Mentan Andi Amran Bantah Petani Kesulitan Akses Pupuk Subsidi: Itu Cerita Lama

()

Bisnis.com, MAJALENGKA - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menanggapi isu kesulitan petani dalam memperoleh pupuk subsidi dengan membantahnya. 

Dia mengklaim bahwa pasokan pupuk subsidi saat ini aman, bahkan pemerintah katanya, telah menambah pasokan pupuk dua kali lipat.

"Pupuk alhamdulillah setelah kami keliling seluruh Indonesia, itu petani sudah puas dengan tambahan pupuk dua kali lipat," katanya kepada Bisnis saat acara Panen Raya di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2024).

Amran menjelaskan bahwa pasokan pupuk telah tercukupi sejak Januari hingga Maret, dengan adanya peningkatan pasokan sebanyak 52 persen.

Mendag se-Asean Akan Kumpul Siapkan Respons Tarif Trump

Mendag se-Asean Akan Kumpul Siapkan Respons Tarif Trump

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan para menteri perdagangan negara-negara anggota Asean akan berkumpul pada 10 April 2025 untuk membahas perihal kebijakan tarif timbal balik Presiden AS Donald Trump.

Airlangga sendiri sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas langkah Asean hadapi tarif Trump. Bagaimanapun, Malaysia memegang jabatan Keketuaan Asean 2025.

Dia mengaku bahwa semua negara Asean sepakat untuk tidak melakukan retaliasi melainkan ambil jalur negosiasi. Negara-negara Asean akan melakukan negosiasi dengan AS lewat US-Asean Trade and Investment Facilitation Agreement (TIFA).

Mendag Budi  Airlangga Rapat Bahas Tarif Trump, Apa Hasilnya?

Mendag Budi Airlangga Rapat Bahas Tarif Trump, Apa Hasilnya?

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyerahkan negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal AS kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan lobi-lobi tarif ini akan dipimpin langsung oleh Menko Airlangga Hartarto.

“Nanti kan ada tim ekonomi dipimpin Pak Menko [Airlangga Hartarto]. Ya sudah. Tadi kan sudah konferensi pers Pak Menko [terkait sosialisasi penerapan tarif perdagangan baru AS], isinya kurang lebih seperti itu,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Setya Novanto Dapat Remisi Idul Fitri, Ini Respons Pimpinan KPK

Setya Novanto Dapat Remisi Idul Fitri, Ini Respons Pimpinan KPK

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak merespons mantan Ketua DPR Setya Novanto, terpidana kasus pengadaan E-KTP, yang mendapatkan remisi masa hukuman khusus pada Hari Raya Idul Fitri.

Johanis mengatakan, remisi atau potongan masa hukuman tersebut merupakan kewenangan lembaga terkait.

"Kalau masalah remisi kewenangan lembaga lain," kata Johanis saat dihubungi, Senin (7/4/2025).

Johanis menjelaskan, KPK hanya memiliki kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi kasus.

"Kewenangan KPK hanya sebatas menyidik, menuntut, dan mengeksekusi saja. Kalau masalah itu (remisi) tergantung aturannya," ujarnya.