Abdul Kadir Karding

Pemerintah Syaratkan Saudi Naikkan Gaji dan Perlindungan Pekerja Migran Sebelum Cabut Moratorium

Pemerintah Syaratkan Saudi Naikkan Gaji dan Perlindungan Pekerja Migran Sebelum Cabut Moratorium

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan Arab Saudi harus memenuhi syarat peningkatan gaji dan perlindungan, sebelum pemerintah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI).

“Arab Saudi itu selama ini selalu minta gajinya rendah. Dari 2015 itu mintanya 300 (dolar AS), kira-kira Rp5 juta. Sistem perlindungannya di sana juga masih kurang,” ujar Karding usai dialog publik di Kantor Kementerian P2MI, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/12/2024).

Menteri P2MI Janji Perbaiki SDM Pekerja Migran supaya Tak Bebani Kemenlu

Menteri P2MI Janji Perbaiki SDM Pekerja Migran supaya Tak Bebani Kemenlu

()

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja migran supaya tidak membebani Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi pekerja migran non-prosedural yang rentan menjadi korban eksploitasi di dalam negeri dan negara tujuan.

"Kalau ekosistem perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan penempatan pekerja migran terbangun secara sistematis dan terencana, maka beban tidak hanya ada di Kemenlu," kata Karding dalam dialog publik terkait pelindungan pekerja migran Indonesia di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (17/12/2024).

Menteri P2MI Beri Makan Bergizi Siswa Anak PMI di Pelosok NTB

Menteri P2MI Beri Makan Bergizi Siswa Anak PMI di Pelosok NTB

()

LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding turun ke pelosok desa dalam agenda memberi makan bergizi dan cek kesehatan gratis bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga sekolah yaitu SDN 1, SDN 2, dan MI NW di Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (12/12/2024).

"Makan bergizi untuk 500 orang dan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk 200 orang," kata Karding.

Masa Depan Pekerja Migran di Tangan Karding

Masa Depan Pekerja Migran di Tangan Karding

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyebut perlu adanya pelayanan satu pintu untuk pengurusan izin bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga penegakan hukum bagi pelaku penempatan PMI ilegal.

"Kami datang ke Batam ingin melihat dari sisi pelayan. Tadi saya sudah lihat kantor, yang idealnya ada pelayanan terpadu satu atap (untuk PMI) agar pelayanan mudah. Calon pekerja tidak harus muter karena bisa menyebabkan biaya tinggi. Jadi berpusat aja di satu titik," kata Karding saat melakukan inspeksi ke salah satu shelter penampungan PMI di Batam, Kepri (7/12/2024).

Menteri P2MI Bicara Peluang Mahasiswa Kerja Profesional di LN

Menteri P2MI Bicara Peluang Mahasiswa Kerja Profesional di LN

()

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding bertamu ke Batam Tourism Polytechnic (BTP), Kepulauan Riau. Dia berinteraksi dan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa para mahasiswa di sana.

Karding awalnya mendatangi sejumlah ruang praktek mahasiswa. Misalnya kelas bartender, memasak, hingga massage.

Bahkan, Karding sempat mencicipi pizza yang dihidangkan langsung oleh mahasiswa di sana. Karding pun menilai, kampus ini bisa menjadi percontohan bagi pendidikan vokasi di Indonesia.

"(Kampus ini) bisa jadi role model untuk semua penciptaan ekosistem, vokasi di seluruh Indonesia kedepan," kata Karding di hadapan para mahasiswa BTP, Sabtu (7/12/2024).

Menteri Karding Jenguk Shelter PMI di Kepri: Banyak Kena Tipu Agen Ilegal

Menteri Karding Jenguk Shelter PMI di Kepri: Banyak Kena Tipu Agen Ilegal

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menengok shelter Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat kunjungan ke Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 21 orang yang ditampung di shelter itu rata-rata berangkat lewat agen ilegal atau unprocedural.

"Rata-rata mereka semua kena tipu, ditipu oleh agen atau sponsor yang kira-kira menjanjikan hal-hal yang baik tetapi faktanya tidak baik," kata Karding seusai menengok shelter di kantor BP3MI Kepri, Sabtu (7/12/2024).

Modus yang menimpa para korban calon PMI itu pun beragam. Misalnya dijanjikan gaji yang tinggi hingga bekerja di restoran ternama, padahal restoran tersebut sudah tutup permanen.

Cara Menteri Karding Cegah PMI Ilegal: Beri Kode Khusus di Paspor

Cara Menteri Karding Cegah PMI Ilegal: Beri Kode Khusus di Paspor

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap ada 5,4 juta pekerja ilegal di luar negeri. Karding mengupayakan ada kode khusus di paspor bagi para pekerja migran yang sesuai prosedur.

"Itu bukan paspor khusus, jangan salah paham. Kode khusus di paspor, bahwa dia adalah seorang PMI. Itu untuk memastikan data kita, pendataan kita. Yang kedua, memudahkan pelacakan kalau ada apa-apa," ujar Karding saat ditemui di gedung Transmedia, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Menteri PPMI Tak Masukkan Kamboja di 100 Negara Penempatan PMI, Kenapa?

Menteri PPMI Tak Masukkan Kamboja di 100 Negara Penempatan PMI, Kenapa?

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap pihaknya tak memasukkan Kamboja dalam daftar 100 negara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu lantaran Kamboja kerap menjadi markas judi online (judol).

"Kalau judi online ini bagi kami, karena begini ya, Kamboja bukan wilayah penempatan bagi kami. Kita wilayah penempatan 100 negara itu tidak termasuk kamboja sebenarnya," ujar Karding saat ditemui di Gedung Transmedia, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Menteri PPMI Ungkap 5,4 Juta PMI Ilegal Kebanyakan Tak Punya Skill

Menteri PPMI Ungkap 5,4 Juta PMI Ilegal Kebanyakan Tak Punya Skill

()

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan ada sebanyak 5,4 juta pekerja migran ilegal di luar negeri. Karding mengatakan kebanyakan pekerja ilegal itu tidak memiliki keahlian (skill).

"Jadi ini pekerja namanya unprocedural ya, jadi dia berangkat tanpa melalui tahapan-tahapan yang kita tentukan. Misalnya dia tidak izin keluarga, dia tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, dia tidak punya sertifikasi profesi, dia tidak misalnya dapat rekomendasi dari kepala desa dan sebagainya," ujar Karding saat ditemui di Gedung Transmedia, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

Menteri PPMI Setuju Arahan Prabowo: Perjalanan Dinas LN Harus Diperketat

Menteri PPMI Setuju Arahan Prabowo: Perjalanan Dinas LN Harus Diperketat

()

Presiden Prabowo Subianto ingin perjalanan luar negeri para pejabat dikurangi 50 persen dari total anggaran yang terdata di kementerian atau lembaga masing-masing. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding setuju dengan arahan Prabowo itu.

"Kalau saya sih setuju ya perjalanan dinas, termasuk perjalanan dinas luar negeri, memang harus dibuat lebih ketat," ujar Karding ketika dihubungi detikcom, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya, bila perjalanan dinas ke luar negeri dirasa ada output-nya, maka tak jadi masalah. Namun, bila dinilai tak ada output-nya, maka tidak perlu ada perjalanan dinas luar negeri.