Abraham Samad

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi desakan yang dilakukan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada KPK untuk menindaklanjuti pengusutan dugaan korupsi terkait keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). PSI meminta Abraham Samad tidak membangun narasi tendensius.

"Pada dasarnya masyarakat dari berbagai lapisan berhak mencari informasi terkait penanganan suatu perkara ke penegak hukum," kata Direktur LBH PSI, Nasrullah, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

"Namun kami juga berharap upaya mencari informasi ini tidak disisipi narasi-narasi tendensius yang menciptakan asumsi-asumsi keliru di masyarakat," sambungnya.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk pansel pimpinan KPK ulang. Menurutnya, hal itu belum terlambat dilakukan agar nantinya pimpinan KPK yang terpilih bisa kredibel.

"Ini imbauan pada pemerintah bahwa sebaiknya memilih pimpinan KPK yang kredibel itu yang pertama. Kemudian kedua, kalaupun bisa, sebenarnya walaupun di antara 10 orang ini kita melihat belum bisa diharapkan, maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya bahwa pemerintah bisa menganulir, membentuk pansel ulang dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK," kata Abraham di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyambangi KPK. Dia mengatakan hendak mempertanyakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang terkait keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Abraham Samad datang dengan mantan pimpinan KPK Saut Situmorang, Roy Suryo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan sejumlah rekan. Salah satu dugaan korupsi yang dimintai perkembangan pengusutannya oleh Abraham Samad dkk adalah terkait laporan dosen UNJ Ubaidillah Badrun.