Agung Laksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Agung Laksono mengaku siap jika diajak mediasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terkait dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kini, terjadi kisruh yang berujung adanya dua hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 PMI, yakni versi Agung Laksono (AL) dan versi Jusuf Kalla (JK).

"Insya Allah Pak AL siap dan taat pada aturan dan juga siap untuk mediasi," kata Sekretaris Jenderal PMI versi Kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono menilai perlunya ada perubahan dalam kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI).

Menurutnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) sudah cukup lama memimpin, tepatnya tiga periode.

"Ya kalau menurut saya, lebih baik adalah, kan Pak JK sudah tiga periode ngapain jadi masuk ke 4 (periode). Saya kira wajar lah, ada perubahan," kata Agung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Sejumlah petinggi tokoh senior Golkar hadir dalam HUT partai ke-60 di Sentul. Beberapa di antaranya Agung Laksono dan Jusuf Kalla, yang kini tengah panas karena berebut kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Pantauan detikcom di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), Agung Laksono hadir lebih dulu dan sudah berada di ruang acara. Sementara Jusuf Kalla masuk ke ruang acara bersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.

BOGOR, KOMPAS.com - Dua politikus senior Partai Golkar yang tengah memperebutkan kepemimpinan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

Dua politikus senior Golkar itu adalah Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.

Pantauan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), Agung Laksono sudah hadir lebih dahulu di perayaan HUT ke-60 Partai Golkar sebelum JK.

Sementara itu, JK hadir ke ruangan acara bersamaan dengan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekitar pukul 19.29 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar soal adanya kisruh dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI).

Kisruh kepemimpinan di PMI itu melibatkan dua politikus senior Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono yang memperebutkan posisi ketua umum PMI.

"No comment (Tidak komentar)," ujar Bahlil singkat usai acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar Minggu (8/12/2024) kemarin berujung kisruh dengan kemunculan munas tandingan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 mengundang perhatian publik usai Wakil Presiden (Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla melaporkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono.

Jusuf Kalla (JK) menjelaskan bahwa laporan polisi terhadap Agung Laksono dilatarbelakangi oleh tindakan yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum PMI.

Dalam sebuah keterangan video, JK menyatakan bahwa Agung Laksono melakukan hal tersebut secara ilegal, dan menyebut ini sebagai “kebiasaan beliau”.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah ikut campur dalam kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2029-2024.

Budi menekankan, PMI merupakan mitra kerja kementerian yang dipimpinnya sehingga tidak boleh ada ikut campur dari Menteri Kesehatan.

"Enggak ada (cawe-cawe). Kita itu, PMI itu adalah mitra kerja Kemenkes dan punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Ia mengaku menghargai organisasi PMI, karena organisasi tersebut berdiri independen di luar wewenang Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tak ikut campur dalam kontestasi Ketum PMI. Dia juga menegaskan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada salah satu calon ketum PMI.

"Nggak ada, PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai. Kita tidak ikut campur urusan organisasi di luar," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Budi menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu memberikan rekomendasi kepada Agung Laksono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya bakal memediasi dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI), setelah menerima struktur kepengurusan dari dua kubu.

Diketahui, PMI dilanda kisruh karena munculnya musyawarah nasional (Munas) tandingan usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI. Munas tandingan itu justru menetapkan Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Menurut Supratman, mediasi adalah hal yang lumrah dilakukan.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan belum menerima hasil musyawarah nasional (munas) terkait kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) kubu Jusuf Kalla maupun Agung Laksono.

Diketahui, PMI dilanda kisruh karena munculnya musyawarah nasional (Munas) tandingan usai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI. Munas tandingan itu justru menetapkan Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

"Sampai hari ini saya belum terima, ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan belum menerima surat permohonan pengesahan SK kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). Pihaknya akan melakukan verifikasi jika ada permohonan masuk.

"Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan PMI. Namun demikian tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada. Dari sisi AD/ART-nya, prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," kata Supratman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono tengah menyita perhatian usai dilaporkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) buntut polemik penetapan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Dalam sebuah keterangan video, JK menyatakan bahwa Agung Laksono melakukan upaya merebut kursi Ketua Umum PMI secara ilegal, dan menyebut ini sebagai “kebiasaan beliau”.

JK menganggap langkah Agung itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap organisasi PMI, yang lebih luas lagi dianggap berbahaya bagi kemanusiaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum belum menerima laporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) versi Agung Laksono.

Supratman juga menyatakan bahwa belum ada laporan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) terkait permohonan susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono.

"Sampai dengan saat ini, saya belum menerima surat permohonan atau laporan dari Dirjen AHU terkait hal tersebut," kata Supratman saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22.

Namun, proses pemilihan tersebut menuai kontroversi, yang memunculkan laporan polisi dari JK terhadap politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono.

Laporan ini terkait dengan dugaan upaya Agung Laksono yang dianggap ilegal dalam merebut kursi Ketua Umum PMI.

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa laporan polisi terhadap Agung Laksono dilatarbelakangi oleh tindakan yang dianggap ilegal dalam upaya merebut kursi Ketua Umum PMI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik terjadi terkait posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024.

Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat, mengatakan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI," kata Adang Rocjana dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) didapuk kembali menjadi Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI). Namun, awal kepemimpinan JK di periode 2024-2029 ini ’terganggu’ klaim pihak lain.

Kursi Ketum PMI juga diklaim tokoh senior, Agung Laksono. Pengakuan oleh Agung membuat JK melapor ke polisi.

JK menuding pencalonan Agung sebagai calon ketua umum (caketum) PMI sebagai tindakan ilegal.

"Itu ilegal, dan pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan," kata JK setelah membuka Munas PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Agung Laksono mengeklaim telah mengumpulkan 254 suara dukungan untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI).

Di sisi lain, Munas versi kubu Jusuf Kalla telah menggelar sidang pleno yang secara aklamasi memenangkan Kalla sebagai Ketum PMI untuk periode yang sama.

"Jadi Mas Agung dengan timnya itu kemudian mencari dukungan dan kita akhirnya terakhir mendapatkan 254 dukungan. Berarti kan melebihi 20 persen," ungkap Sekretaris Jenderal PMI versi kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty, saat dihubungi pada Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (munas) Palang Merah Indonesia (PMI) versi yang memenangkannya sebagai ketua umum (ketum) ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

Adapun di tubuh PMI kini terjadi dualisme karena adanya dua Munas berbeda, yakni versi munas yang memenangkan Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.

"Nanti oleh tim ya. Secepatnya, secepatnya. Secepatnya nanti akan diberitahu kan," kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti polemik hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) antara kubu Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono. Legislator di DPR itu berharap lembaga ini tidak dijadikan kepentingan politik.

"PMI harusnya dikelola secara profesional meskipun lembaga ini non-profit oriented. Jangan jadikan lembaga ini alat untuk kepentingan politik ataupun untuk keuntungan pribadi dan kelompok," kata Irma kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

Irma menyebutkan semestinya pemilihan pimpinan PMI jangan membuat publik curiga lantaran perebutan kepemimpinan tersebut. Ia berharap PMI dipimpin oleh pihak yang profesional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla (JK) melaporkannya ke polisi terkait kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sedang berlangsung.

Agung menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan ketika merasa dirugikan.

"Iya, itu boleh-boleh saja. Iya kan semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh saja," ujar Agung saat dihubungi pada Senin (9/12/2024).

Lebih lanjut, Agung menekankan bahwa permasalahan ini bukanlah isu kriminal, melainkan persoalan organisasi.

Agung Laksono mengaku dikecewakan terkait syarat dukungan dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI yang pada akhirnya memutuskan ketum petahana Jusuf Kalla (JK) kembali memimpin. Alhasil, kubu Agung Laksono pun menggelar munas tandingan yang akhirnya memenangkan dirinya.

Dalam konferensi pers yang dilakukan Agung Laksono di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/12) siang, pihaknya menyebut telah mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen peserta Munas PMI sebelum membuat munas tandingan. Namun, kata dia, hasil dukungan itu seketika berubah yang hanya memunculkan angka 6 persen dukungan atau di bawah syarat minimal dukungan 20 persen.

Agung Laksono akan membawa hasil Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) yang dilaksanakan pihaknya ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Agung akan menyerahkan keputusan akhir kepada Kemenkum setelah Munas yang diselenggarakannya disebut ilegal oleh kubu Munas yang memenangkan Ketum PMI petahana, Jusuf Kalla.

"Hasil dari pertemuan-pertemuan ini tentu akan dibawa ke instansi yang memang mempunyai tanggung jawab dalam kaitan keberadaan eksistensi organisasi seperti Palang Merah Indonesia. Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya," kata Agung Laksono dalam konferensi pers di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) terpilih di Musyawarah Nasional (Munas) ke XXII, Jusuf Kalla (JK) melaporkan politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono ke polisi.

JK menyebutkan, laporan itu dilayangkan terkait kisruh pemilihan Ketua Umum PMI.

"Jadi kita sudah lapor ke polisi bahwa ada yang melaksanakan ilegal seperti itu, dan itu kebiasaan beliau," kata JK dalam keterangan videonya, seperti dikutip Senin (9/12/2024).

JK mengatakan, upaya Agung Laksono untuk merebut kursi ketua umum PMI merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menuding pencalonan Agung Laksono sebagai Ketua Umum (Caketum) PMI adalah tindakan ilegal. JK menganggap aksi yang dilakukan Agung merupakan bentuk pengkhianatan.

"Itu ilegal, dan pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya, tapi itu harus kita lawan," kata JK setelah membuka Munas PMI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

JK mengatakan pihaknya sudah melapor ke polisi terkait tindakan kubu Agung Laksono tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa pengurus PMI yang mendukung Agung Laksono telah dipecat karena melanggar AD/ART.