Air Tanah

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta. 

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

MATARAM, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis satu tahun penjara serta denda Rp 1 miliar kepada dua terdakwa dalam kasus eksploitasi air tanah di Gili Terawangan.

Kedua terdakwa adalah Samsul Hadi, Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE), dan William John Matheson, Direktur PT Berkah Air Laun (BAL).

Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Lalu Mohammad Sandi Iramaya bersama dua hakim anggota, Isrin Surya Kurniasih dan Ida Ayu Masyuni, pada Kamis (31/10/2024) petang.

PAM Jaya sedang mengupayakan jaringan air perpipaan untuk fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengungkapkan bahwa pihaknya juga masih memetakan kantor-kantor pemerintah yang menggunakan air tanah.

"Ini akan kami petakan terlebih dahulu. Kami akan mulai sosialisasi ke tingkat kelurahan, kecamatan, dan instansi pemerintah," kata Arief kepada wartawan di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Arief juga akan meminta jajaran terkait, seperti Asisten Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Provinsi DKI Jakarta untuk memetakan kantor-kantor yang masih menggunakan air tanah. PAM Jaya akan mengupayakan sambungan tanpa biaya kepada semua rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas di Jakarta.