Aksi Tolak UU TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kecewa terhadap tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membubarkan secara paksa aksi “Piknik Melawan” yang berlangsung di Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025) sore.

Aksi ini diadakan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pada 20 Maret 2025.

Pramono menjelaskan, setelah kejadian tersebut, ia langsung memberikan teguran kepada Kepala Dinas yang membawahi Satpol PP pada malam harinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mengkritik pembubaran aksi "Piknik Melawan" yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpool PP) di seberang Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI.

Organisasi hak asasi manusia ini menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan komitmen Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Sebelumnya mereka dijanjikan dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Amnesty International Indonesia pada Maret 2025.

“Tindakan Satpol PP tersebut tidak sejalan dengan komitmen Gubernur Pramono,” ungkap juru bicara Amnesty International Indonesia, Haerli Halim, dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dalam aksi penolakan Undang-Undang (UU) TNI di depan Pintu Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (9/4/2025) sore.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan, instansinya akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani demonstrasi di masa mendatang.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa," kata Satriadi, dilansir dari Antara, Kamis (10/4/2025).