Al Araf

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diharap tidak menjadikan lembaga itu diberi kewenangan yang terlampau luas, seperti pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mempertanyakan tujuan pembentukan lembaga ini, terutama dalam kaitannya dengan potensi politisasi isu-isu sosial.

Al Araf mengingatkan pentingnya menghindari politisasi melalui DPN.

“Isu-isu yang bukan bagian dari pertahanan dan keamanan nasional sebaiknya tidak dipolitisasi menjadi domain pertahanan-keamanan nasional,” kata Al Araf dalam pernyataannya seperti dikutip pada Selasa (12/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diharap tidak menekankan pendekatan represif sebagai metode utama dalam menjalankan kebijakan pertahanan, terutama terkait isu-isu yang menyentuh aspek sosial dan politik masyarakat.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, mengingatkan pentingnya mencegah DPN menjalankan pendekatan koersif dalam menangani berbagai isu nasional.

“Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional perlu diawasi untuk mencegah lembaga ini menjadikan setiap masalah sebagai isu keamanan nasional dengan pendekatan yang represif,” kata Al Araf dalam pernyataannya seperti dikutip pada Selasa (12/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) masih menjadi perhatian kalangan pegiat pertahanan dan demokrasi.

Rencana tersebut, meskipun secara normatif diperbolehkan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menuai perhatian serius dari kalangan masyarakat sipil.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, menekankan pentingnya menjaga fungsi dan struktur DPN supaya sejalan dengan prinsip negara hukum serta demokrasi.

Dia menyatakan kekhawatiran akan potensi penyimpangan fungsi DPN jika tidak diawasi secara ketat.