Anggito Abimanyu

Pemerintah Incar Shadow Economy Dikenai Pajak, Bagaimana Caranya?

Pemerintah Incar Shadow Economy Dikenai Pajak, Bagaimana Caranya?

()

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ingin aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy turut dikenai pajak. Ekonom berpendapat, pemerintah harus mempunyai strategi mempuni apabila memang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari aktivitas shadow economy.

Shadow economy biasanya identik dengan kegiatan illegal dan memiliki perputaran uang yang besar. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tingkat shadow economy di Indonesia mencapai 30-40% dari nilai PDB. Jika, mengacu pada PDB tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp20.892,4 triliun , artinya nilai shadow economy mencapai Rp6.000 triliun. Contoh bisnis ini seperti peminjaman uang tanpa melalui bank, judi, hingga prostitusi.  

Wamenkeu Anggito Minta Ditjen Pajak Buru Pelaku Shadow Economy, Terutama Judi Online

Wamenkeu Anggito Minta Ditjen Pajak Buru Pelaku Shadow Economy, Terutama Judi Online

()

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menjaring para pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy yang mengganggu penerimaan pajak Indonesia, tidak terkecuali pelaku judi online.

Melansir dari Investopedia, shadow economy mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Shadow economy disebut juga sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah atau ekonomi informal.

Peringatan Wamenkeu Anggito: Ada yang Berisiko Gantikan Ditjen Pajak

Peringatan Wamenkeu Anggito: Ada yang Berisiko Gantikan Ditjen Pajak

()

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai tantangan domestik dan global, tidak terkecuali serbuan kecerdasan buatan alias artificial intelligent (AI), termasuk pengaruhnya bagi perpajakan.

Dirinya dalam Rapat Terbuka Senat Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024), bercerita bahwa dari materi retreat yang didapat selama empat hari di Magelang, tidak ada yang dapat menjawab perkembangan dari kecerdasan buatan tersebut di masa mendatang.

Wamenkeu Beberkan Agenda 100 Hari Kerja, Konsolidasikan Astacita di APBN 2025

Wamenkeu Beberkan Agenda 100 Hari Kerja, Konsolidasikan Astacita di APBN 2025

()

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebutkan agenda 100 hari kerjanya berkaitan dengan mengkonsolidasikan Astacita dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Pokoknya semua program Astacita akan kami konsolidasikan dalam APBN 2025 yang sudah disetujui DPR," ujarnya di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Astacita merupakan program unggulan yang diusung Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Anggito menyampaikan, kementeriannya bakal memastikan penyerapan APBN 2024 tercapai sesuai target pemerintahan sebelumnya.