Anggota Dpr

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub, menyampaikan bahwa anggaran makan untuk para narapidana perlu ditambah.

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan saat ini terlalu kecil, yakni sekitar Rp 20.000 per orang untuk 3 kali makan. Jika dirata-rata, maka harga per sekali makan tak sampai Rp 7.000.

"Apalagi kalau kita hitung Rp 20.000 itu masih ada pajaknya lagi, Pak Menteri. Dipotong pajak lagi berapa nilai yang dimakan oleh napi tersebut," ujar Muslim dalam rapat kerja Komisi XIII dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Selasa (5/11/2024).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengatakan kementeriannya mencatat jumlah anggota DPR atau legislator perempuan periode 2024-2029 naik. Pada periode saat ini, legislator perempuan di Senayan berjumlah 127 orang.

Hal itu diutarakan Arifatul saat membuka acara seminar ‘Srikandi Perempuan dalam Kancah Politik Keterwakilan Perempuan dalam Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI 2024-2029’ di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Seluruh tahapan Pemilihan Umum 2024 telah dilaksanakan. Pada tanggal 1 Oktober 2024, para anggota legislatif terpilih telah dilantik. Dalam perspektif keterwakilan perempuan pada lembaga DPR RI, kita mencatat bahwa terdapat tren kenaikan keterwakilan perempuan di parlemen," kata Arifatul saat sambutan daring.

Salah satu kasus yang saat ini mencuat adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai periode jabatan anggota DPR RI. Dalil utama penggugat adalah, jika jabatan eksekutif dibatasi 2 periode, mengapa jabatan legislatif di DPR RI tidak dibatasi periode yang sama?

Pernyataan ini sesungguhnya menggambarkan kekeliruan dalam melihat keseluruhan sistem politik dan ketatanegaraan kita. Jabatan presiden hingga bupati/wali kota berada dalam rumpun eksekutif sebagai penyelenggara negara dan atau penyelenggara pemerintahan di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan rencana strategis kementeriannya dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Nusron sempat berkelakar lantaran tak ada anggota Komisi II DPR perempuan dalam rapat.

Momen itu terjadi setelah Nusron menyampaikan rencana strategis Kementerian ATR/BPN mendatang. Nusron juga menegaskan soal langkah pihaknya untuk memberantas mafia tanah.

"Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi II ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Ketua dan bapak pimpinan serta bapak-ibu anggota semua," ujar Nusron menutup pemaparannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).