Potensi Penerbitan APBN Perubahan di Tengah Manuver Kebijakan Prabowo
Bisnis.com, JAKARTA — Kesiapan APBN menampung kebutuhan pemerintah pada 2025 mulai dipertanyakan, usai Presiden Prabowo Subianto melakukan berbagai manuver kebijakan—mulai perubahan arah perpajakan hingga pelebaran jumlah kementerian/lembaga.
Usulan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan APBN Perubahan 2025 pun muncul ke permukaan. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP menekankan perubahan arah kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% dari yang berlaku umum menjadi khusus untuk barang mewah akan berdampak ke penerimaan negara.
