Badan Penyelenggara Haji

Bisnis.com, JAKARTA - Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya masih akan melakukan diskusi dengan Badan Penyelenggara Haji terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

"Kita sangat optimis dengan adanya badan ini ya. Duduk bersama kita nanti," kata Nasaruddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menag mengatakan Badan Penyelenggara Haji setara dengan Kementerian Agama.

Ia berharap adanya badan baru ini membuat urusan pelaksanaan haji semakin fokus.

"Nanti kita berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah ini," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI meminta agar Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengurangi beban kerja yang dipikul oleh Kementerian Agama (Kemenag). 

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan adanya Badan yang khusus menangani penyelenggara haji seharusnya dapat meringankan tugas Kementerian Agama (Kemenag). Mengingat, Kemenag tidak hanya mengurus soal haji saja.

“Badan yang akan menangani khusus urusan haji tentu dia lebih fokus, lebih konsen, lebih mengurus,” kata Marwan kepada Bisnis, dikutip Selasa (29/10/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji masih menunggu payung hukum terkait tata kelola ibadah haji.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji. 

“Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji. 

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan soal pelaksanaan ibadah haji yang akan dikelola oleh lembaga baru, Badan Penyelenggara Haji. Menag yakin persiapan dan pelaksanaan haji akan berjalan lancar meski ada masa transisi.

Diketahui, Menag Nasaruddin Umar melaksanakan rapat kerja dan dengar pendapat terselenggara di ruang Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

"Ini sangat penting terutama dengan terbentuknya badan baru," kata Nasaruddin dalam rapat.