Baleg DPR RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly meminta pemerintah tak lagi membuat undang-undang secara kejar tayang dan menjadikan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai lembaga yang hanya menerima "titipan" undang-undang.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Yasonna, yang juga merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM, dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin (4/11/2024).

Supratman, yang merupakan politikus Gerindra, pernah menjabat sebagai Ketua Baleg saat Yasonna menjadi menteri.

Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, berbicara soal peluang RUU Perampasan Aset masuk di Prolegnas 2024-2025. Doli menyebut pada prinsipnya semua pihak mengupayakan pemberantasan korupsi bisa dimaksimalkan penerapannya.

"Nah, ini kan ujungnya adalah pemberantasan korupsi, isunya pemberantasan korupsi, dan saya kira kan Pak Prabowo berkali-kali mengatakan kita harus apa namanya hilangkan korupsi di Indonesia," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Doli mengatakan selama dua hari Baleg DPR RI mengadakan rapat soal Prolegnas belum sampai berada di tahap substansi. Doli mengaku juga belum melihat draf RUU Perampasan Aset.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2020-2024 dalam rapat perdana yang berlangsung pada Senin (28/10/2024).

Dalam evaluasi tersebut, terungkap bahwa banyak undang-undang yang disahkan selama periode jangka menengah 2020-2024 tidak berasal dari rancangan undang-undang (RUU) yang terdaftar dalam prolegnas yang telah disepakati, melainkan merupakan RUU kumulatif terbuka.

“Saya melihat bahwa terkait Kumulatif Terbuka ini banyak kepentingan-kepentingan elite di situ, sementara prolegnas yang seharusnya mencerminkan kepentingan masyarakat justru diabaikan,” ujar anggota Baleg DPR RI dari fraksi Nasdem Muslim Ayub.