Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji opsi ideal untuk skema penyaluran BBM bersubsidi, yakni Pertalite agar tepat sasaran. Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini pemerintah menyiapkan dua opsi skema.Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat miskin akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT. Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua, harga BBM dinaikkan lebih tinggi, tetapi masih disubsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.Lantas, apakah harga Pertalite kelak bakal naik alias mengikuti keekonomian pasar?Ihwal hal tersebut, Bahlil tak membantah maupun membenarkan. Dia hanya menekankan bahwa semua opsi masih dikaji."Kami lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kami umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).Dia bersama tim pengkajian mengaku tetap mempertimbangkan efek jika harga Pertalite dilepas ke keekonomian pasar. Misalnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.Selain itu, Bahlil juga mengaku masih mempertimbangkan efek perubahan harga Pertalite dan skema penyaluran subsidi baru terhadap rakyat kecil seperti petani."Semuanya kami pertimbangkan. Memang nggak gampang untuk membuat keputusan ini. Harus betul-betul, kita harus hati-hati," ucap Bahlil.Harga Pertalite besutan PT Pertamina (Persero) saat ini dipatok Rp10.000 per liter. Namun, harga BBM beroktan (RON) 90 itu bukan harga asli karena telah disubsidi pemerintah.Jika dibandingkan dengan harga BBM Vivo dengan nilai oktan yang sama, yakni 90. Harga BBM setara Pertalite dipatok Rp12.090 per liter per November 2024 ini. Dengan kata lain, sebagai gambaran harga asli Pertalite berada di level Rp12.000-an per liter.Pengubahan skema penyaluran skema BBM subsidi ini memang tengah dilakoni pemerintah. Hal ini demi subsidi yang tepat sasaran.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi energi. Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya. Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat. "Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
