Bappenas

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas memuji capaian pembangunan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama 2019—2024.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy tidak menampik banyak target indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 yang tidak tercapai.

Kendati demikian, pencapaian pembangunan nasional cenderung tetap kokoh mengingatkan konteks sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah Jokowi-Ma’ruf seperti pandemi global, ketegangan geopolitik, proteksionisme perdagangan internasional, serta dampak perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengimbau seluruh kementerian/lembaga untuk menghemat perjalanan dinas minimal 50% pada sisa tahun ini.

Sekretaris Utama Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Teni Widuriyanti meyakini, pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) hingga setengah bukanlah suatu yang sulit.

"Kan cuma 50%, yang enggak penting-penting disisir lagi saja, kalau enggak terlalu mendesak kembaliin," jelas Teni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan bahwa beberapa target Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya tercapai.

Hal ini terungkap dari data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 yang dipaparkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (12/11/2024).

Ada sejumlah target RPJMN yang telah tercapai dan diprakirakan tercapai pada 2024 nanti.

Ambil contoh, Bappenas menyebut bahwa nilai tukar petani dan penurunan emisi gas rumah kaca sudah berhasil mencapai target yang diharapkan pada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan bahwa mayoritas target Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya tidak tercapai.

Hal ini terungkap dari data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 yang dipaparkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (12/11/2024).

"Apa yang kami lakukan di sini bersama kawan-kawan itu adalah (menyandingkan) baseline 2019, capaian 2023, dan target RPJMN dan RKP (rencana kerja pemerintah yang pada saat ini sedang kami lakukan evaluasi," jelas Rachmat di hadapan para anggota dewan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan tidak ada target indikator perekonomian yang tercapai dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional alias RPJMN 2020—2024.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (12/11/2024).

Dalam paparannya, Rachmat menunjukkan ada empat indikator perekonomian utama dalam RPJMN 2020—2024. Dari empat indikator tersebut, Bappenas memperkirakan tidak ada target yang tercapai.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan BPJS Kesehatan tandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Agenda ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kolaborasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),

Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berada dalam posisi strategis pada transformasi pelayanan kesehatan nasional.