Basuki Hadimuljono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut, pembangunan ekosistem lembaga yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dimulai pada 2025.

Berdasarkan target, pembangunan dua ekosistem tersebut bakal rampung pada tahun 2027.

"Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Basuki menuturkan, pembangunan lembaga berupa kantor maupun hunian bagi anggota legislatif dan yudikatif ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sejak ia dilantik menjadi Kepala OIKN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto diagendakan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025.

Kendati begitu, rencana itu belum terjadwal secara resmi alias baru berupa usulan.

"(Usulannya) Akhir Desember atau awal Januari," kata Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Basuki menuturkan, pihak Istana yang akan menjadwalkan secara resmi kunjungan tersebut jika sudah final.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap 9 bakal berlanjut dalam waktu dekat.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya telah menyiapkan 5 pelaku usaha swasta yang bakal groundbreaking. Namun demikian, jadwal pastinya masih menunggu konfirmasi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sedang mengusulkan kepada Pak Presiden ada 5 [proyek] groundbreaking. Sama-sama dengan PU kan sudah mengusulkan untuk peresmian,” kata Basuki saat ditemui di Kantornya, Senin (9/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebut tengah berkoordinasi bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Bappenas mengenai usulan penambahan anggaran.

Dalam usulan itu, Basuki menjelaskan bahwa Badan Otorita IKN meminta tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif hingga yudikatif. 

“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tahapan pembangunan kompleks parlemen RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai dilakukan pada 2025.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan pada tahap awal pihaknya akan melelang terlebih dahulu pengadaan proyek tersebut. 

“Di 2025 [lelang kantor legislatif dan yudikatif] ya, semua. Tapi kan masih di-review sama BPKP,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (6/12/2024).

Lebih lanjut, Dody memberi sinyal bahwa proses lelang gedung DPR RI di IKN rencananya akan dilakukan pada kuartal I/2025.