Bbm Bersubsidi

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) menekankan ojek online alias ojol berhak memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza pun mengakui pihaknya telah bertemu dengan ojol terkait penyaluran BBM bersubsidi yang dicanangkan bakal berlaku 2025.

Di samping itu, Helvi juga mengeklaim Kementerian UMKM telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memecahkan permasalahan penyaluran BBM bersubsidi untuk ojol.

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari skema penyaluran BBM subsidi yang bakal diterapkan pada 2025.Skema penyaluran BBM subsidi rencananya bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.Menurut Yusuf, dari sisi efektivitas penyaluran, skema blending ini membawa dampak karena lebih tepat sasaran. Sebab, BLT akan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.Sementara subsidi langsung untuk kendaraan berpelat kuning, memastikan sektor transportasi publik dan UMKM tetap dapat beroperasi dengan biaya yang terjangkau."Hal ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis," kata Yusuf kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).Selain itu, dia menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi beban fiskal negara dibandingkan skema subsidi menyeluruh. Pasalnya, pengalihan sebagian subsidi menjadi BLT memungkinkan pemerintah mengontrol pengeluaran dengan lebih baik.Hal ini sekaligus mencegah kebocoran subsidi ke kelompok masyarakat yang tidak berhak.Kendati, skema penyaluran BBM subsidi secara blending tersebut bukan tanpa tantangan. Menurut Yusuf, tantangannya adalah memastikan nilai BLT cukup signifikan untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM non-subsidi yang akan dihadapi masyarakat umum.Di samping itu, ada peluang kebijakan ini akan ikut mempengaruhi inflasi secara umum. Hal ini khususnya apabila kelompok usaha yang punya distribusi besar dalam penghitungan inflasi tidak masuk ke dalam komponen yang tetap mendapatkan subsidi BBM."Jadi meskipun disebutkan bahwa subsidi barang atau dalam hal ini asumsinya adalah BBM juga diberikan pada UMKM. namun sekali lagi perubahan harga yang dirasakan oleh kelompok di luar UMKM itu bisa diartikan adanya perubahan pada biaya ataupun beban produksi," jelas Yusuf.Dia menambahkan bahwa ketika biaya produksi naik, maka akan memberikan Efek inflasi secara umum. Hal ini kemudian akan menjadi tantangan tersendiri apalagi dilihat dalam konteks daya beli masyarakat secara luas dan upaya mengejar target inflasi yang ingin dicapai oleh pemerintah.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat energi menilai skema baru penyaluran BBM subsidi yang bakal diimplementasikan mulai awal 2025 tidak akan sepenuhnya efektif.

Pemerintah rencananya bakal menerapkan skema baru penyaluran BBM subsidi berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai subsidi dalam bentuk BLT tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya, di sisi lain penyesuaian harga BBM untuk masyarakat umum berpotensi berdampak pada kelas menengah bawah yang tidak mendapat jaring pengaman dari pemerintah."Dampak penyesuaian harga BBM pada transportasi terkena pada berbagai kelompok pengguna. Malahan yang terkena dampak terbesar adalah kelas menengah bawah pengguna kendaraan umum yang tidak masuk dalam kategori orang miskin," kata Fabby kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).Selain itu, implementasi skema penyaluran BBM subsidi juga bisa memicu inflasi. Sebab, harga BBM bisa naik dan berimbas kepada biaya komoditas.Menurut Fabby, hal tersebut bisa berbuntut pada terpukulnya daya beli seluruh lapisan masyarakat."Jadi BLT untuk kasus subsidi BBM tidak sepenuhnya efektif," ujarnya.Di satu sisi, Fabby setuju dengan subsidi langsung ke barang untuk transportasi umum atau kendaraan pelat kuning. Namun, dia memberikan catatan terkait rencana kebijakan tersebut.Fabby menilai kendaraannya harus terdaftar dan diberikan kuota untuk penggunaan normal demi efektifitas."Saya kira dengan kecanggihan teknologi saat ini, semua bisa dilakukan secara digital dan bisa terpantau," ucapnya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya. Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025.Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.Skema penyaluran BBM subsidi memang tengah digodok oleh pemerintah. Terbaru, skema yang dipilih adalah kombinasi antara BLT dan subsidi langsung pada barang.Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara. "Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran," kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data," tutur Bhalil.Sementara itu untuk subsidi barang langsung, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum dan UMKM. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. 

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menilai anggaran subsidi energi LPG 3 kilogram (Kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti.

“Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

KEBUMEN, KOMPAS.com – Polres Kebumen melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar.

Dua pemuda, masing-masing berinisial AM (35) dari Desa Penasuran, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, dan AN (37) dari Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kebumen, ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Kebumen AKBP Recky melalui Kabagops Kompol Setiyoko mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap pada Jumat, 15 November 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, di sebuah gudang yang terletak di Kecamatan Sruweng, Kebumen.