Beda Hasil Survei LSI Dan Poltracking

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, mengaku menghargai setiap lembaga survei politik, termasuk Poltracking Indonesia. 

Hal ini disampaikan Suswono menanggapi sanksi yang dijatuhkan Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terhadap Poltracking, buntut survei elektabilitas Pilkada Jakarta 2024 yang menempatkan Ridwan Kamil-Suswono di urutan teratas.

"Artinya ya sekali lagi kita harus menghargai setiap lembaga apapun. Persepi juga harus dihargai," ucap Suswono saat ditemui di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, enggan berkomentar banyak mengenai penjatuhan sanksi terhadap Poltracking oleh Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terkait perbedaan hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

“Bukan wilayah saya untuk berkomentar terlalu jauh karena itu kewenangan dari organisasi masing-masing,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan mundur dari keanggotaan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Selasa (5/11/2024).

Keputusan ini muncul setelah dewan etik Persepi menjatuhkan sanksi terhadap Poltracking Indonesia, buntut perbedaan hasil survei elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta antara Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” ujar Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia menilai dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) tidak bersikap adil dalam menjelaskan perbedaan hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) Pilkada Jakarta antara Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking.

“Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisa dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik,” kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia buntut hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sanksi tersebut dijatuhkan usai Dewan Etik Persepi melakukan pemeriksaan secara tatap muka dan dari jawaban tertulis kepada LSI dan Poltracking Indonesia.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi, Senin (4/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menemukan ketidaksesuaian data sampel dalam survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 milik lembaga survei Poltracking.

Pada pemeriksaan 29 Oktober 2024, Poltracking tidak dapat menunjukkan data 2.000 responden dalam survei yang mereka rilis ke publik. Baru pada 3 November 2024, Poltracking berhasil menunjukkan data tersebut.

Akan tetapi, ditemukan 1.652 data yang tidak sesuai dari data awal. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI). 

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.  

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengajak warga Jakarta untuk tidak percaya dengan survei bodong.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri deklarasi Komunitas Sahabat Pram (KSP) di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

"Ya kan ada tiba-tiba ada survei-survei yang muncul," ujar Pramono usai ditanya wartawan mengenai dirinya mengajak warga untuk tidak memercayai survei bodong, dikutip dari video YouTube Kompas TV, Senin (4/11/2024).

Pramono menyampaikan, dirinya tidak bermaksud menuduh siapa pun terkait survei bodong.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) telah memanggil dan memeriksa Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking terkait hasil survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024.

Kedua lembaga survei itu menunjukkan perbedaan signifikan kendati digelar dalam waktu hampir bersamaan.

“Iya sampai di titik (ini), Dewan Etik akan meeting lagi ya, untuk membahas hasil pemanggilan kedua lembaga yang sudah dilakukan terpisah,” ujar Ketua Umum Persepi Philips Vermonte saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menegaskan bahwa PDI-P akan terus berjuang untuk memenangkan pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Pernyataan ini disampaikan di tengah perbedaan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking.

"Kita tetap berjuang, kita tetap turun ke lapangan," ujar Puan ketika ditemui di acara peresmian sekretariat baru DPP Merah Putih di Jalan Sumatera, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai perbedaan hasil survei antara Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking dalam Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan persaingan ketat antarpasangan calon (paslon).

“Menjelang debat kedua, bahkan sampai ada perang lembaga survei dengan dua hasil yang berbeda. Tapi itu menunjukkan pertarungan akan keras, itu enggak bisa dibantah,” ujar Yunarto dalam program “Obrolan Newsroom” Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Yunarto, yang akrab disapa Toto, melihat tren elektabilitas antarpaslon yang semakin ketat memicu spekulasi terkait kemungkinan pemilihan berlangsung satu atau dua putaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, berharap tidak ada lembaga jajak pendapat yang berbohong atau menyabotase hasil survei Pilkada Jakarta 2024.

Harapan ini disampaikan setelah muncul perbedaan signifikan antara hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking pada rentang waktu 10-17 Oktober 2024.

“Saya berharap tidak ada satu lembaga pun yang berbohong,” kata Yunarto, yang akrab disapa Toto, dalam program "Obrolan Newsroom" Kompas.com, Senin (28/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking baru-baru ini telah merilis hasil perolehan survei untuk Pilkada Jakarta 2024.

Namun, hasil survei dua lembaga itu menuai polemik karena hasilnya cukup berbeda. 

Padahal, waktu survei dua lembaga tersebut dilakukan pada waktu yang berdekatan, yaitu LSI pada 10-17 Oktober 2024 dan Poltracking pada 10-16 Oktober 2024.

Survei LSI menunjukan elektabilitas pasangan nomor urut 03, Pramono-Rano memiliki elektabilitas tertinggi dengan dipilih oleh 42,6 persen responden.