Biaya Haji

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR RI mengusulkan untuk memangkas biaya sejumlah komponen untuk meringankan beban jemaah haji tahun ini, mulai dari biaya penerbangan hingga layanan embarkasi dan debarkasi.

Anggota Panja Haji DPR Abdul Fikri Faqih meminta maskapai dan Pertamina untuk bernegosiasi dan menyerahkan perincian biaya penerbangan agar dapat dikaji ulang. 

Permintaan ini seiring adanya rencana untuk mengerek biaya penerbangan dari semula Rp33,4 juta per jemaah menjadi Rp34,48 juta per jemaah, menurut BPIH yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag).

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menyiapkan skenario penetapan formulasi anggaran komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menyebut Bipih yang dibebankan kepada jemaah paling minimal di angka 60 persen.

Hal ini disampaikan oleh Amri dalam rapat dengar pendapat (RDP) BPKH dengan Komisi VIII DPR RI, Jumat (3/1/2025). Amri mulanya menjelaskan jika pihaknya hanya mampu menentukan nilai manfaat untuk mendukung jemaah haji 2025 sebesar Rp 11,5 Triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut, kemahalan biaya haji turut dipengaruhi oleh faktor nilai tukar antara rupiah dan riyal Saudi.

Pernyataan ini disampaikan Gus Yahya saat dimintai tanggapan terkait pernyataan pemerintah dan DPR yang menyebut biaya haji tahun 2025 akan turun.

“Biaya haji ini ya memang faktornya banyak dan yang paling utama adalah faktor, apa namanya itu, ya faktor valuta, itu ya apa nilai tukar,” kata Gus Yahya dalam ramah tamah dengan media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR RI Abdul Wachid optimistis biaya haji 1446H/2025M dapat ditekan di bawah Rp90 juta per jemaah.

Wakil Ketua Komisi VIII itu menyampaikan, hal ini merujuk pada hasil telaah yang dilakukan komisinya terhadap rata-rata biaya haji tahun ini yang diusulkan pemerintah. 

“Hasil telaah Komisi VIII DPR RI menunjukkan bahwa rata-rata BPIH tahun 2025 dapat diturunkan menjadi di bawah Rp90 juta. Ini adalah langkah konkret kami untuk memberikan keringanan bagi calon jemaah haji,” kata Abdul Wachid dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH), mengutip laman resmi DPR, Jumat (3/1/2025).

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Demokrat Achmad menyoroti beda angka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 M/2025 H yang diusulkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wamenag Romo Muhammad Syafi’i. Achmad mengaku heran dengan koordinasi di internal kementerian itu.

"Nah kami sangat terhenyak juga kenapa wamen ini sanggup mengajukan Rp 86,139 juta, Pak, walaupun mungkin angka-angka dari mana tapi kok wamen ini Pak, tak mungkin mengusulkan sembarang saja ini," kata Achmad dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Haji DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafii memaparkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025.

Menurut pria yang karib disapa Romo ini, salah satu efisiensi signifikan datang dari ongkos pesawat terbang.

"Efisiensinya itu banyak, mungkin yang paling signifikan itu pesawat. Kemarin, presiden sudah bisa memotong 10 persen ongkos pesawat, kalau itu nanti berlaku di haji, sudah sebuah penurunan yang signifikan. Selain itu, mungkin juga di hotel, di Armuzna (tiga titik penting dalam rangkaian ibadah haji) ini kita sisir kembali,” kata Romo di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (30/12/2024), dikutip dari Antaranews.

Bisnis.com, JAKARTA - Komnas Haji menilai biaya haji 2025 yang diusulkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebesar Rp93,3 juta terlalu tinggi dan tidak mencerminkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, Kepala Negara sebelumnya sempat mengharapkan agar biaya haji turun agar tidak membebani calon jemaah yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Dia ingin agar jemaah aman, nyaman, dan efisien sehingga khusyuk beribadah sampai kembali ke Tanah Air.

“Meski masih sebatas konsep dan usulan, biaya yang disampaikan pihak Kemenag terlalu tinggi sehingga belum mencerminkan visi dan mandat dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (31/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Amanah Umroh Haji (Ashuri) mengharapkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayar oleh jemaah pada tahun depan bisa menurun atau minimal sama dengan 2024 yang sebesar Rp56 juta.

Ketua Umum Ashuri Nur Faizin menyampaikan, naiknya biaya haji yang harus dibayar oleh jemaah bisa mendatangkan petaka, salah satunya bagi calon jemaah yang belum berangkat ibadah haji. Pasalnya, para calon jemaah ini sebagian besar menjadikan biaya 2024 sebagai patokan dalam mempersiapkan biaya haji.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung arahan Presiden Prabowo untuk menurunkan biaya haji 2025 tanpa mengurangi kualitas layanan. Ia menilai langkah ini selaras dengan perjuangan Komisi VIII DPR dan Fraksi PKS untuk meringankan beban calon jamaah.

Hidayat mengatakan komitmen menurunkan biaya haji setiap tahun telah diusulkan dan diperjuangkan oleh Fraksi PKS dan Komisi VIII DPR-RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama.

Ia mengapresiasi Prabowo yang mengarahkan Menteri Agama dan Wamenag baru, Nasaruddin Umar dan Buya Syafii, untuk membuat terobosan dalam penyelenggaraan dan biaya haji.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam surat keterangannya menyatakan bahwa tarif jasa layanan bursa akan menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang baru, 12% pada tahun depan.

Pada surat bernomor S-13561/BEI.KEU/12-2024, tertanggal Selasa (24/12/2024) kepada pimpinan pengguna jasa BEI, berlakunya tarif PPN 12% turut memengaruhi biaya jasa layanan BEI.

Dengan demikian, seluruh invoice dan faktur pajak atas jasa layanan BEI mengalami penyesuaian tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Pemerintah Indonesia menyampaikan kemungkinan biaya Haji 2025 turun. Saat ini, pemerintah sedang memeriksa detail apa saja yang bisa diefisiensikan.

"Jadi, Presiden (Prabowo) memang memerintahkan agar ongkos haji lebih murah, dengan menelusuri detail-detail komponen biaya yang bisa diefisiensikan, dan insyaallah akan dibahas bersama DPR," ujar Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (27/12/2024).

Menurutnya, turunnya biaya haji merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, pelayanan haji harus tetap efisien, aman, dan nyaman atau Eman.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nazaruddin Umar memastikan bahwa pemerintah bakal mendorong untuk penurunan harga ongkos atau biaya haji pada 2025.

Dia menjelaskan bahwa dalam menentukan ongkos haji tersebut bakal dipengaruhi beberapa faktor, seperti inflasi hingga nilai tukar dolar. 

Oleh sebab itu, pemerintah bakal berupaya untuk menetapkan ongkos haji yang dapat dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat. 

"Yang jelas bahwa spirit-nya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi, melalui pembersihan seluruh hal-hal yg menyimpang," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal membentuk panitia kerja (Panja) penyelenggaraan haji tahun 2025 dalam rapat yang bakal digelar pada Senin (30/12/2024).

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

"Tanggal 30-an rapat pembentukan Panja. Baru setelah itu rapat Panja," kata Wamenag Muhammad Syafi’i di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat.