Bin

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Yoyok Riyo Sudibyo mengingatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersikap netral dan bekerja secara profesional dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat tertutup antara Komisi I dan BIN yang berlangsung pada Senin (4/11/2024).

Kepala BIN Muhammad Herindra menegaskan, dia dan jajarannya akan tetap tunduk kepada Presiden dan tidak akan berperan sebagai alat pemenangan bagi partai politik atau individu tertentu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk berperan sebagai koordinator bagi seluruh aparat intelijen di Indonesia.

Permintaan ini berfokus pada pemetaan wilayah rawan dan kegiatan yang dapat mengancam keamanan negara.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya fungsi BIN sebagai koordinator intelijen nasional untuk memastikan setiap kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun jajaran di daerah memiliki kesamaan data intelijen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra pada Senin (4/11/2024).

Rapat ini merupakan pertemuan perdana yang membahas program kerja 100 hari pertama Kepala BIN beserta jajarannya.

Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjelaskan, salah satu program prioritas BIN adalah mempersiapkan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Tadi dibicarakan tentang beberapa pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari ke depan. Sebagai sebuah program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November," ujar Muzani kepada wartawan usai rapat.

Komisi I DPR menggelar rapat perdana di periode ini bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Rapat itu berisi agenda program 100 hari kerja pertama dan persiapan gelaran Pilkada 2024 serentak.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR, gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat digelar secara tertutup.

Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa salah satu isi pembahasan rapat mengenai pemetaan potensi daerah rawan menjelang gelaran Pilkada 2024. Herindra, kata Muzani, menyampaikan pemetaan daerah dengan potensi kerawanan ringan dan sedang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus meminta, Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan operasi intelijen terpadu, menjelang Pilkada serentak 2024.

Operasi itu dinilai perlu dilakukan agar tercipta early warning system. Sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal.

Hal ini ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2024, Rabu (30/10/2024).

“BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,” kata Lodewijk dalam keterangan yang dibagikan Humas Kemenko Polhukam, Rabu.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan pilkada serentak masuk dalam 8 program cepat pemerintahan Presiden Prabowo. Dia meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan operasi intelijen terpadu untuk mengawasi Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Lodewijk saat memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2024 di Kemenko Polhukam, Rabu (30/10/2024). Rapat diikuti kementerian/lembaga terkait.

"Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut," kata Lodewijk melalui keterangan tertulis.